HeadLine

DPR Didesak Ajak OKI Tuntaskan Kasus Rohingya

JAKARTA-Komite Nasional Solidaritas Rohingya meyakini telah terjadi pelanggaran HAM luar biasa yang dilakukan negara terhadap rakyatnya di Myanmar. Karena itu, pihaknya menggugah semua pihak untuk sama2 menekan pemerintah Myanmar menghentikan genosida, pembantaian dan penindasan atas etnis Rohingya.

Demikian President KNSR Syuhelmaidi syukur dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (24/10/2017). Selain itu, kata Syuhelmaidi, KNSR mendesak parlemen RI lebih aktif melakukan diplomasi kemanusiaan guna menghentikan pembantaian dan penindasan etnis sbg pengejawantahan dari amanah pembukaan UUD 45. “Juga mendorong pemerintah Indonesia terus melanjutkan langkah penyelesaian secara tuntas dgn melibatkan negara2 kawasan Asean, OKI, dewan HAM dan DK PBB,” tambahnya.

Lebih jauh KNSR minta agar Pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan Myanmar bagi etnis Rohingya. Sekaligus meendesak pemerintah Myanmar segera hentikan kekerasan dinegranya.
“Dunia internasional harus menyeret Ppemerintah Myanmar ke pengadilan HAM internasional atas kejahatan genosida yang luar biasa,” paparnya.

Lebih dari dua juta jiwa mengungsi, ribuan orang terbunuh. Catatan update KNSR jumlah pengungsi baru sejak 25 Agustus 2017 mencapai 603 ribu jiwa yang tersebar di lima belas titik pengungsian di Bangladesh. Sekitar 1,4 juta lainnya tersebar di beberapa negara diantaranya Indonesia, Saudi Arabia, India, Malaysia, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Para pengungsi tersebut umumnya dari wilayah Maungdaw (76 persen), buthidaung (18 persen) dan Rathedaung (4 persen) negara bagian Rakhine, Myanmar.

Penyakit yang umumnya diderita pengungsi Myanmar temuan tim dokter ACT diantaranya gratritis, ISPA, Headache dan unezplained fever, skin infection (alergi), myaldia dan lain-lain.Hingga saat ini Tim TPF KNSR masih berada di Bangladesh dan sejumlah informan KNSR juga memantau kondisi terkini di Rachine. Sudah ada 6 daerah melalui pemdanya kepada KNSR siap menampung pengungsi Rohingya adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Maluku Utara dan NTB.  ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top