Pengawasan

DPR Akan Evaluasi Dana Otsus Aceh

PARLEMENTARIA.COM – Dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang terus bertambah dari tahun 2008 sampai tahun 2017 sebesar 56 triliun perlu ada evaluasi. Hal tersebut dilakukan atas dasar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasalnya dana Otsus dinilai belum optimal untuk mensejahterakan masyarakat Aceh.

“DPR RI akan melakukan kerjasama dengan BPK terkait pelaksanaan dan penggunaan dana otsus di Aceh” kata Fadli Zon saat dialog dengan Gubenur, Kapolda dan Kajati Aceh serta pejabat dan jajaran staf Pemerintahan Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) di kantor gubenur NAD, Senin (23/10/2017).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra juga menambahakan, selain Aceh, Tim pemantau otonomi khusus juga akan mengaudit Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Kita bisa meminta audit khusus untuk melihat postur bahwa dana otsus sudah dilakukan semaksimal mungkin baik pada tujuan yang ditetapkan” katanya.

Di tempat yang sama dalam rangka kunjungan kerja ke NAD, Fadli Zon selaku Ketua Tim pemantau otsus juga mengunjungi Gampong Pande, lokasi proyek instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) tempat limbah yang kemungkinan berada di lokasi situs-situs bersejarah.

“Kita sudah bicara dengan gubernur dan pemangku kepentingan di Provinsi NAD harus ada langkah-langkah untuk menyelamatkan bagian dari warisan sejarah. “Harus ada penelitian bahwa ini adalah bagian dari situs sejarah kuno dari kerajaan Aceh di masa lalu dan sejarah harus diselamatkan”. katanya.

Menurut Pimpinan DPR Korpolkam ini, Ipal harus direlokasi ke tempat yang memang lebih memungkinkan apalagi ini menyangkut masalah limbah. ” Saya kira kualat jika tidak memindahkan,” tegasnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top