Opini

Pemerintah Lalai Hadirkan Negara Dalam Aspek Kehidupan

Oleh Heri Gunawan*

TEPAT tanggal 20 Oktober 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan 3 tahun. Berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga menunjukkan lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan. Salah satu keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur.

Tapi, masih banyak janji nawacita yang harus dipenuhi, misalnya penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Sementara jalannya pemerintahan efektif tinggal satu tahun lagi. Karena satu tahun berikutnya akan disibukkan dengan agenda tahun politik, di mana kegaduhan politik akan menggeliat.

Bagaimana upaya pemerintahan dalam mewujudkan janji nawacita yang belum terpenuhi, pandangan saya sebagai berikut:

1) Refleksi adalah bercermin. Untuk konteks tiga tahun pemerintahan Jokowi, refleksi ditujukan untuk melihat secara objektif—jauh dari citra dan pencitraan—sejauhmana janji-janji kampanye telah ditunaikan. Tentang apa yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir pemerintahan ini.

2) Saya memulainya dari soal stabilitas politik. Stabilitas politik tak bisa lepas dari sejauhmana pemerintah menciptakan ekonomi yang positif dan merata. Data yang ada menunjukkan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan dengan angka indeks gini sudah mencapai 0,39 atau ada di tahap lampu kuning. Itu adalah _warning_ bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang: “Satu persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional.” Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam.

3) Berikutnya, pertumbuhan ekonomi yang ada, belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi kita hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja. Itu angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

4) Kita adalah negara dengan populasi muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energii besar. Kalau pemerintah gagal menanganinya dengan baik—diberikan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak—maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak.

5) Aset terbesar dalam politik adalah manusianya. Kalau manusianya terdidik, baik, dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan layak, maka otomatis stabilitas politik akan stabil. Masyarakat lebih bahagia, tenang, dan damai. Tapi, misalnya, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada rata-rata hanya di bawah 8 tahun (Setara SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif.

6) Perlindungan dan jaminan rasa aman terhadap segenap warga belum terwujud dengan baik. Dari kajian Institute for Economics and Peace (IEP) 2017, keamanan Indonesia berada di urutan keempat di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Di bawah Laos. Tercatat, tingkat keamanan Indonesia mengalami penurunan terbesar yakni 0,05 akibat teror politik dan konflik internal yang berkepanjangan, termasuk soal Perppu No. 2/2017 yang dipandang oleh banyak pihak sangat diskriminatif dan kontraproduktif dengan semangat demokrasi. Selanjutnya, soal poros maritim belum terlihat nyata. Pelibatan nelayan dalam pengorganisasi poros maritim masih minim. Lebih jauh, program _one belt, one road_ masih belum menunjukkan langkah-langkah konkret yang berarti terutama soal integrasi hal tersebut dengan visi poros maritim Jokowi yang terkait dengan perdagangan, koridor ekonomi, dan jalur sutra digital.

7) Sementara itu, program _land reform_ hanya berputar-putar pada bagi-bagi sertifikat. Hal paling substantif, yaitu penguasaan rakyat banyak atas tanah masih sangat minim. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 0,2 persen orang telah menguasai 74% tanah di Indonesia. Mereka adalah cukong, konglomerat, perusahaan-perusahaan asing. Ini adalah ketimpangan yang mencemaskan dan rawan konflik.

8) Berikutnya adalah soal hukum. Kita tahu bahwa hukum adalah produk politik. Kalau politiknya baik, maka hukumnya sudah pasti baik. Dan pada gilirannya, hukum akan menjadi panglima. Supremasi hukum musti ditegakkan dengan seadil-adilnya. Soal KPK, sikap GERINDRA jelas untuk menolak segala upaya yang melemahkan KPK. Kita masih membutuhkannya untuk mengatasi masalah korupsi yang masih menjadi masalah utama kita sehingga menghambat daya saing nasional. Untuk sampai ke sana, diperlukan suatu konsensus bersama, semangat bersama, niat bersama untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Saya melihat pemerintahan ini minim soal itu. Bahkan sebagian orang menilai pemerintahan sekarang cenderung anti-kritik, minim semangat bersama. Merasa benar sendiri. Jangan sampai instrument hukum digunakan secara serampangan untuk menjadi tameng penguasa.

9) Berikutnya adalah soal utang yang hampir mencapai Rp4.000 triliun. Komponen Utang itu berupa pinjaman memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi nyata dari utang itu dapat dilihat pada depresiasi nilai tukar riil akibat masuknya Pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan daya saing produk domestik melemah dan menekan ekspor bersih Indonesia yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan. Untuk diketahui, nilai ekspor Indonesia relatif stagnan.

10) Lebih jauh, membesarnya Utang Pemerintah tak bisa dilepaskan dari postur APBN yang terus mengalami defisit. Pada Tahun 2014, defisit APBN sebesar 2,25 persen, Tahun 2015 sebesar 2,59 persen, Tahun 2016 sebesar 2,49 persen, Tahun 2017 direncanakan sebesar 2,93 persen, dan dalam RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp326 triliun. Dari pengalaman yang ada, angka defisit seringkali melenceng dari target sebagaimana yang terjadi pada APBN-P TA 2016 yang lalu. Defisit yang terus membesar itulah yang berakibat pada jumlah utang yang terus membesar sehingga akan menyulitkan terwujudnya keseimbangan primer yang positif. Dan kalau terus-menerus begitu, maka postur APBN akan tetap tidak sehat dan kredibel. Dan itu berarti pemerintah akan terus bergantung pada utang.

11) Pemerintah tidak boleh terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau dilihat dari trendnya, rasio utang cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB. Yang dikuatirkan dari utang adalah pembayaran bunga utang tidak boleh dianggap sepele. Tahun 2017 saja tercatat sudah mencapai di atas Rp200 triliun. Artinya, telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L. Selanjutnya, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 37,2 persen menjadi 38,6 persen dari total _outstanding._ Dengan keadaan seperti itu, sepertinya kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian program kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar Utang yang semakin bertumpuk di tengah penerimaan pajak yang cenderung negatif.

12) Hal lain yang tak bisa dikesampingkan adalah masalah pada perizinan kita yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, terutama investor. Masalah itu terkait dengan kecepatan pananganan. Data _Global Competitiveness Report_ 2016-2017 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada di peringkat 41 atau menurun 4 (empat) peringkat jika dibandingkan 2015-2016 yang bertengger di peringkat 37. Faktor inefisiensi birokrasi masih menjadi masalah yang menghambat daya saing kita. Tidak main-main, inefisiensi birokrasi menjadi masalah besar setelah korupsi.

13) Hal-hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah soal investasi langsung pada sektor riil terutama pertanian-kehutanan-perikanan yang masih sangat minim padahal di sektor itu serapan tenaga kerjanya di atas 50 persen. Berikutnya, yang terbaru adalah langkah swastanisasi dan privatisasi pelabuhan dan bandara yang kalau tidak dikelola dengan sangat _prudent_ akan sangat mengganggu kedaulatan negara.

14) Hal lain yang juga tidak boleh luput dari perhatian adalah korelasi pembangunan infrastruktur terhadap pencapaian target pembangunan dalam skala luas. Lebih-lebih, kita sedang dihadapkan pada problem pertumbuhan yang belum dinikmati oleh mayoritas rakyat. Terbukti, Rasio Gini masih terbilang cukup tinggi, sebesar 0,39. Dengan Rasio Gini sebesar itu, Artinya pertumbuhan yang ada masih dinikmati oleh segelintir orang, “sekitar 1 persen orang yang menguasai 39 persen pendapatan nasional.” Ini musti dijawab dengan suatu model pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pencapaian target pembangunan, terutama soal ketimpangan ekonomi.

15) Atas hal-hal tersebut, maka publik tidak keliru untuk mengatakan dan memberi nilai merah atau gagal atas kerja pemerintahan ini selama 3 (tiga) terakhir. Sepertinya pemerintahan ini lalai menghadirkan negara dalam seluruh aspek kehidupan. (*Anggota Komisi XI DPR RI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top