Polhukam

Ahmad Reza Patria Wacanakan Hukuman Sosial Buat Koruptor

PARLEMENTARIA.COM– Hukuman kurungan yang diberikan kepada para koruptor belum mampu menimbulkan efek jera. Buktinya, kasus korupsi bukannya berkurang walau sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), malah kecendrungannya memperlihatkan grafik naik.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, dirinya mewacanakan hukuman berupa sanksi sosial bagi koruptor seperti menyapu jalan atau semacamnya.

Hal tersebut dikatakan anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI itu dalam Diskusi yang digelar Humas MPR RI bekerjasama dengan Kordiantoriat Wartawan Parlemen di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

Politisi senior Gerindra ini didampingi Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Hamdi Muluk itu mengatakan, sanksi sosial sebagai bentuk hukuman perlu dibuat karena hukuma kurungan diperberat juga nyatanya tidak mengurangi praktik korupsi di kalangan para pejabat dan penyelenggara negara.

Buktinya, pelaku korupsi malahan semakin kreatif melakukan tindakan tidak terpuji yang menghabiskan uang negara yang nota bene juga adalah uang rakyat.

Hukuman berupa sanksi sosial, lanjut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III tersebut, terpidana berpakaian tahanan diwajibkan menyapu jalanan secara terukur atau pekerjaan pelayanan sosial lainnya tetap berseragam tahanan.

Cara tersebut, lanjut laki-laki kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 17 Desember 1969 ini, diharapkan mampu menyentuh rasa privatisasi koruptor yang terdalam sekaligus menikmati kondisi masyarakat bawah yang langsung atau tidak terdampak dari praktik korupsi.

Wacana tersebut, lanjut dia, didasari karena para koruptor sudah tidak lagi menilai hukuman kurungan sebagai tebusan dosa atas kesalahan dia melainkan ditengarai hanya sebagai tempat beristirahat bahkan melepas beban tanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Dia mengakui, walau sudah dibentuk KPK sebagai salah satu jalan memberantas korupsi tetapi hampir 20 tahun lembaga ad hoc ini ada, korupsinya ternyata tidak berkurang.

Padahal, kata anak buah Prabowo Subianto ini, setiap pejabat itu sadar betul bahwa lingkungannya sudah diawasi, handphonenya juga sudah disadap.

“Mereka sadar dan faham betul bahwa korupsi itu tidak hanya tercela juga merugikan keuangan negara. Namun, mereka itu ngga kapok-kapok,” kata dia.

Dia tidak mengetahui persis apakah hukum kurang. “Apa hukumannya memang kurang atau bagaimana. Ini menarik juga, apa kita harus seperti China, harus dimana pelaku korupsi ditembak mati,” demikian Ahmad Reza Patria. {art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top