Legislasi

Terkait Perppu Tentang Ormas, HTI Penuhi Undangan DPR

PARLEMENTARIA.COM– Juru Bicara Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (Ormas HTI) yang dibubarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Ismail Yusanto memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI.

Komisi II DPR tengah membahas Perppu pembubaran Ormas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa pekan lalu. “Saya sudah menyiapkan pemaparan khususnya terkait pembubaran HTI, tentang khilafah. Itu poin-poinnya. Bahan itu saya tertulis,” kata Ismail di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).

Menurut dia, pembubaran atau pencabutan badan hukum HTI bersifat semena-mena. Malah, pihak HTI belum menerima SK pencabutan. Padahal, SK itu sudah dikeluarkan sejak beberapa pekan lalu.

“Kita menduga pembubaran HTI itu terkait atau dikaitkan dengan dakwah Hizbut Tahrir tentang khilafah. Karena itu, kita menyampaikan apa itu khilafah kepada DPR. Intinya khilafah itu ajaran Islam dan menjadi kewajiban seorang muslim untuk mendakwahkan itu,” ujar Ismail.

Dijelaskan, substansi khilafah sebenarnya ukhuwah persaudaraan dan dakwah yang akan membawa kebaikan buat bangsa dan negara. Namun, pada sisi lain ada yang dikembangkan satu cara pandang yang sangat destruktif seolah-olah Islam mengancam negara melalui radikalisme.

“Jadi ada politik labeling, politik mosturizing yang menakut-nakuti bahwa Islam menjadi ancaman negara. Karena itu, kami bicara apa sih ancaman untuk negara ini,” kata Ismail.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo menyebut, pembubaran HTI merupakan konsekuensi dari Perppu Ormas. Gerakan HTI dinilai bertentangan dengan Pancasila dan sudah merencanakan perebutan kekuasaan.

“HTI bukan berdakwah. Tapi terkait dengan Rancangan Undang Undang Dasar (RUUD) Khilafah yang mereka buat ada 189 pasal RUUD HTI,” kata Soedarmo dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (19/10).

Dikatakan, HTI juga telah membuat skenario dan metode mulai dari pembentukan kepribadian hingga adanya perebutan kekuasaan. Dia mengaku tidak menemukan ada ormas yang memiliki UU dan strategi tersendiri merencanakan perebutan kekuasaan.

“Dari pengamatan di lapangan, banyak kegiatan dilakukan HTI bisa timbulkan disintegrasi dan instabilitas keamanan. Karena banyak kelompok masyarakat yang tolak kegiatan-kegiatan HTI. Bila dibiarkan dan tak segera kita cegah, bisa timbulkan kegaduhan dan bisa mengarah pada konflik horizontal,” demikian Soedarmo. (art)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top