Legislasi

Yusril Ihza Mahendra Sarankan DPR Menolak Perppu Ormas

PARLEMENENTARIA.COM – Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tergantung DPR.

Kalau disetujui DPR berariti disahkan menjadi UU dan kalau ditolak harus dicabut. Tidak ada alternatif ketiga, misalnya diamandemen dahulu sebelum disahkan menjadi undang-undang,” ucap Yusril dalam DPU dengan Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Yusril mempersoalkan unsur kegentingan memaksa yang menjadi dasar pemerintah menerbitkan Perppu tersebut. Karena itu dia menyarankan DPR menolak Perlu tersebut.

“Saya menyarankan supaya Perppu ini ditolak saja, dan pemerintah sebaiknya mengajukan RUU atau DPR yang mengajukan RUU, hanya untuk memangkas kewenangan dari pengadilan dan memperjelas tentang maksud dari paham yang bertentangan dengan Pancasila supaya tidak menimbulkan multi tafsir dan kesewenang-wenangan di kemudian hari,” ujarnya. (esa)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top