Polhukam

Pakar Hukum Apresiasi Langkah Polri Bentuk Densus Tipikor

PARLEMENTARIA.COM– Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Derasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

“Ini adalah peningkatan atau tancap gas dari kepolisian untuk ikut memberantas korupsi. Langkah itu harus kita apresiasi. Tidak hanya Polri, mungkin masyarakat atau lembaga apa pun yang ingin sama-sama berantas korupsi, harus kita apresiasi,” kata Abdul Fickar.

Itu dikatakan praktisi hukum ini dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Densus Tipikor, Kewenangan dan Regulasinya’ bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan di Press Room DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).

Karena itu, kata pengajar hukum Universitas Trisakti ini, setiap kali ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), saya itu gembira karena ternyata masyarakat tidak cuek, “Masyarakat ternyata ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Buktinya, masyarakat sering melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata dia.

Dia sependapat dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang mengatakan belantara korupsi di Indonesia begitu luas dan tidak bisa dikerjakan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja tetapi semua lembaga yang ada harus memaksimalkan fungsinya.

Kalau mendengar ceritanya pembentukan Densus Tipikor Polri ini sebenarnya yang terjadi adalah optimalisasi peran polisi dalam pemberantasan korupsi di tanah air. “Kalaupun namanya Densus, itu kan dibuat seperti yang sudah ada seperti Densus 88 Anti Teror.”

Artinya, lanjut Abdul Fickar, ada satu lembaga yang khusus menangani secara maksimal atau secara optimal dalam fungsi kepolisian. “Jadi, yang dibentuk Polri itu sebenarnya tidak perlu lagi ada payung hukumnya. Kepolisian sudah punya UU. Polisi itu fungsinya memang sebagai penyelidik dan penyidik,” kata dia.

Aslinya, ungkap Abdul Fickar, polisi adalah penanggungjawab keamanan dalam negeri. “Karena sebelum adanya KUHAP, fungsi polisi sebagai penegak hukum, itu artinya polisi anak buahnya Kejaksaan karena membantu kejaksaan dalam penegakan hukum,” demikian Abdu Fickar Hadjar. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top