Legislasi

Fraksi Gerindra Bersikukuh Tolak Perppu Ormas

PARLEMENTARIA.COM – Fraksi Gerindra tetap bersikukuh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibahas menjadi UU.

Penolakan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra Adzikin Soeltan dalam penyampaian pandangan mini fraksi dalam pembahasan Perppu Ormas di tingkat Komisi II yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo serta pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Hukum dan HAM, Senin (16/10/2017).

Adzikin Soeltan mengatakan, fraksinya memandang keberadaan Perppu Ormas sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam membina ormas. Sehingga fraksinya memandang menolak Perppu Ormas untuk dilanjutkan pembahasan untuk dijadikan UU.

Menurutnya, sinergitas antar pemerintah dengan ormas sangatlah dibutuhkan. Jika tidak, maka akan muncul berbagai ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Hal ini perlu disikapi dengan bijak dengan tetap menjaga keharmonisan hak setiap masyarakat dalam berserikat dan berkumpul.

“Sinegitas antar pemerintah dengan ormas belum berjalan dengan maksimal. Pembinaan ormas yang kurang akhir-akhir ini sehingga muncul ormas yang membahayakan persatuan Indonesia. Negara wajib mampu mengelola, mengatur keseimbangan keharmonisan antara hak dan keberadaan ormas,” tegas Adzikin.

Menurutnya, lahirnya Perppu Ormas bukanlah langkah bijak dalam menyelesaikan persoalan ormas dan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ormas.

“Lahinya perppu ormas menurut kami bukan langkah bijak selesaikan persoalan ormas dan bentuk ketidakmampuan pemerintah membina ormas. Hal ini harus disikapi bijaksana. Negara harus mengayomi dan memberikan rasa adil,” tutur Adzikin.

Fraksi Gerindra memandang lahirnya Perppu Ormas bertentangan dengan nilai demokrasi dan konsensus bersama. Padahal pembubaran ormas dilakukan oleh putusan pengadilan, bukan pemerintah.

“Perppu ormas menurut kami bertentangan dengan nilai demokrasi yang jadi konsensius bersama. Kesewenang-wenangan pada pemerintahan diktator, kewenangan pemerintah sudah besar dengan menbubarkan ormas. Padahal pembubuaran ormas pada ranah pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat Muhammad Afzal Mahfuz menilai lahirnya Perppu nomor 2/2017 merupakan pergeseran paradigma pemerintah tentang organisasi masayarakat.

“Ini tercermin dari pasal 63 dan 69 yang ditiadakan. Kami mengingatakan lahirnya Perppu jangan sampai mengubah Indonesia sebagai negara hukum menuju negara kekuasaan,” tuturnya.

Pihaknya juga mengigatkan agar pihak pemerintah yang diberi kewenangan besar agar mangatur lebih terukur dan objektif. “Dapat dipahami urgensi Perppu ini, demi kebaikan bangsa dan negara kami setuju Perppu ini untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” tegasnya. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top