Polhukam

Hidayat Minta Presiden Jokowi Fokus Selesaikan Janji Kepada Rakyat

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan janjinya kepada menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2014.

“Saya minta Presiden Jokowi fokus mengerjakan apa yang dia janjikan kepada rakyat menjelang pilpres lalu,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada sejumlah awak media di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, usai shalat Jumat (13/10).

Presiden Jokowi, kata Hidayat, tidak perlu menanggapai banyaknya berita mengenai rendahnya daya beli masyarakat belakangan ini. “Terlepas berita itu ‘digoreng’ atau tidak maupun memasuki tahun politik 2018, tetapi kenyataannya di lapangan kan demikian,” kata Hidayat.

Dikatakan, memang daya beli masyarakat menurun. Banyak bukti ke arah sana seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) disejumlah industri karena perusahaan sudah tidak mampu membiayai produksi, ditutupnya sejumlah gerai sehingga memperbanyak jumlah pengangguran.

Kalau pemeritahan Jokowi sibuk menanggapi berita yang berseliweran di luar, Hidayat khawatir presiden tidak lagi serius merealisasikan janji-janjinya saat Pemilu 2014. “Jadi, saya nilai Jokowi lebih baik fokus bekerja untuk memenuhi janji-janjinya.”

Terkait dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen sesuai dengan UU pemilu yang sudah disahkan DPR dan digugat ke Mahkamah Konstitusi, Hidayat mengatakan, aturan ambang batas presiden 20 persen itu sepertinya tidak ada yang bisa menyaingi Jokowi pada Pilpres 2019.

Hidayat lebih setuju kalau ambang batas pencalonan presiden itu nol persen banyak calon yang bakal maju pada pilpres mendatang. Hal ini bakal menjadi dorongan buat Jokowi menyelesaikan janji-janjinya menjelang pemilu lalu.

“Kami dari PKS sejak awal ambang batas pencalonan presiden pada pemilu mendatang nol persen. Selain menjadi daya dorong buat Jokowi bekerja lebih serius, juga ada kesempatan yang lain maju. Kalau 20 persen seolah beliau akan melenggang sendirian,” kata Hidayat.

Jadi, lanjut Hidayat, ini baik buat Presiden Jokowi dan juga untuk Indonesia. “Kalau merujuk pada UUD, lebih sesuai spiritnya itu dengan adanya keputusan MK yang baru dibarengkannya pileg, pilpres kalau lihat teks UUD lebih sesuai dengan nol persen,” kata Hidayat.

Dijelaskan, kalau ambang batas mengacu pada Pilpres 2014, tidak semua partai yang ikut pemilu nanti menjadi peserta pemilu 2014. “PKS masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas ini. Kami setuju nol persen dengan dorongan Pak Jokowi serius jalankan janji kampanye 2019,” demikian Hidayat Nur Wahid. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top