Pengawasan

Densus Tipikor Harus Bekerja Transparan

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyambut baik pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di bawah Polri tersebut. Hanya saja dia meminta Kapolri mempersiapkan perangkat dan aturan yang diperlukan.

“Kami menyambut baik Densus Tipikor, untuk itu kami mau Polri menyiapkan perangkat serta aturan untuk memastikan Densus Tipikor itu benar-benar bersih dan bukan malah menjadi tempat praktik Tipikor yang baru,” ujar Didik Mukrianto dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavia, Kamis (12/10/2017).

Masih kata Didik, pemberantasan korupsi memang bukan hanya tanggung jawab penegak hukum saja, namun juga seluruh anak bangsa, yang harus berperan meneguhkan diri memberantas korupsi.

Namun harus dipahami, katanya, dalam beberapa perkembangan dinamika politik khususnya pasca reformasi, tuntutan publik terhadap institusi hukum semakin masif agar korupsi bisa dihentikan.

“Kami mau Densus Tipikor melahirkan konsep yang transparan, akuntabel dan mudah diakses. Jangan hanya menuntut instansi lain untuk transparan. Densus Tipikor harus mampu menjawab keinginan publik melahirkan sistem yang transparan, akuntabel dan aksestabel,” tegas politisi F-PD itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, sistem dan konsep kerja Densus Tipikor penting untuk membendung berbagai laporan masyarakat. Didik menegaskan, dalam penindakan korupsi, aparat tidak boleh lagi tebang pilih. Densus Tipikor harus mengelola berbagai laporan masyarakat dengan objektif, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami berharap dengan hadirnya Densus Tipikor korupsi bisa ditekan, dan potensi lost keuangan negara bisa ditekan. Korupsi bukan soal mengembalikan uang negara, namun bagaimana mengurangi lost keuangan negara,” katanya. (esa)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top