HeadLine

Kelompok Disabilitas Minta Kuota 10 Persen

JAKARTA – Kelompok penyandang disabilitas minuntut hak politik mereka dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu yang kini sedang dibahas di DPR. Selain mempunyai hak memilih, juga punya hak dipilih dan penyelenggarakan pemilu. Mereka juga mengharapkan ada aturan yang mendukung kelompok disabilitas untuk menjadi anggota DPR/DPRD/DPD.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus RUU Pemilu, di Gedung DPR, Kamis (16/02/2017).

Karena itu, PPDI mengusulkan tentang ketentuan “sehat jasmani dan rohani” dalam pencalegan sebaiknya dihilangkan karena multitafsir. Alasannya, banyak publik dan bahkan dokter menganggap penyandang disabilitas disamakam dengan sakit, padahal tidak. PPDI mengusulkan keterwakilan penyandang disabilitas sebesar 10 persen.

Menanggapi usulan PPDI tersebut, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, jika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hanya mengatur secara umum. Maka, RUU Penyelengaraan Pemilu harus mengatur hak politik penyandang disabilitas.

Menurut politisi dari F-PKB itu, RUU ini akan memberikan ruang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Apakah disetiap TPS akan disediakan sarana fasilitas yang ramah atau dengan mekanisme membuat TPS khusus atau jemput bola untuk mengumpulkan suara dari penyandang disabilitas,” jelas Lukman.

Mengenai hak untuk dipilih bagi penyandang disabilitas, Lukman mengatakan, sudah banyak kaum difabel yang cukup kompeten tetapi tidak diberikan kesempatan yang sama dengan yang normal.

“Harus ada aturan-aturan yang tidak mendiskriminatif, seperti syarat sehat jasmani dan rohani yang dinilai multi tafsir, sehingga pihak rumah sakit dan dokter pun menutup akses pencalonan,” jelasnya.

Dia mencontohkan seorang tidak bisa mendengar atau melihat itu dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani. “Menilai mereka itu tidak sehat secara jasmani, mohon dikoreksi. Harus ada ukuran-ukuran yang tidak membuat mereka terdiskriminasi,” tutur Lukman.

Untuk mendorong keterwakilan penyandang disabilitas, kata Lukman, maka harus ada tindakan afirmasi sehingga kompetisi antara yang normal dan difabel berjalan seimbang, misalnya dengan memberikan diskon kursi.

“Satu kursi anggota DPR normal itu 500 ribu, maka ada diskon kepada disabilitas, bisa kurang dari 25 persen. Sedangkan untuk mencalonkan di DPD, syaratnya ada 2000 KTP, maka kaum disabilitas bisa dikurangi separuhnya, cukup 1000. Kemungkinan seperti itu pola-pola kita untuk mendorong afirmasi disabilitas,” ujarnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang penting melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan regulasi RUU Pemilu.

Menurutnya, masih ada praktek diskriminasi terhadap kaum difabel, sehingga hak politiknya perlu diatur khusus dalam RUU ini. “Pertemuan ini sangat penting untuk membuat aturan yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas,” ujar Hetifah.

Politisi dari Fraksi Golkar itu juga mengingatkan bahwa perjuangan kaum disabilitas tidak bisa jalan sendiri sehingga harus melibatkan pihak lain, salah satunya DPR melalui RUU ini. Ia berharap, representasi penyandang disabilitas dapat terakomodir pada pemilu maupun pilkada selanjutnya. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top