HeadLine

Fadli Zon: Walau Jokowi Minta Fatwa MA, Hak Angket ‘Ahok Gate’ di DPR Jalan Terus

JAKARTA– Walau Presiden Joko Widodo meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolu soal desakan banyak pihak agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diberhentikan dari jabatannya, bukan berarti pengajuan hak angket soal ‘Ahok Gate’ yang digalang sejumlah anggota DPR RI berhenti.

Soal Pengajuan hak angket “Ahok Gate” tidak terpengaruh hasil tafsir dari fatwa Mahkamah Agung (MA), sehingga tetap bisa bergulir. Fatwa MA kan bukan urusan kami, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Dikatakan, hak angket adalah proses politik yang dilakukan DPR untuk fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dari sebuah undang-undang sedangkan fatwa MA adalah urusan hukum.

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut mengatakan, Fatwa MA berada di ranah yudikatif sementara itu DPR bidangnya legislatif sehingga keduanya berbeda. “Yang dilakukan DPR ini adalah penggunaan hal yang dijamin konstitusi sebagai fungsi pengawasan.”

Pada kesempatan terpisah, Tjahjo Kumolo mengaku telah menyampaikan surat permohonan pendapat hukum ke Mahkamah Agung ihwal pro dan kontra penonaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Sudah kami sampaikan ke sekretariat MA,” ujar Tjahjo.

Dikatakan, awalnya Mendagri berniat menemui Ketua MA secara langsung. Namun berhubung MA tengah melakukan paripurna, dia memutuskan menyampaikan surat permohonan pendapat hukum itu melalui sekretariat MA.

Seperti dikatakan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir debelumnya, Presiden Jokowi sudah meminta Mendagri untuk meminta pandangan resmi dari MA. “Kalau sudah ada pandangan resmi dari MA, laksanakan apa yang menjadi pandangan resmi itu,” kata Haedar menirukan ucapan Jokowi ketika ditemui wartawan usai menghadap Presiden, Senin (13/2).

Haedar memastikan, Muhammadiyah tetap mendukung prinsip hukum yang ada. Bila nantinya keputusannya harus nonaktif, ya harus diikuti. Karena itu tetap perlu ada otoritas yang menafsirkan itu.

“Jadi, intinya Muhammadiyah untuk semua kasus ya kan bukan hanya di DKI. Ada juga di Gorontalo dan sebagainya. Tegakkan hukum sesuai konstitusi yang berlaku,” ucap Haedar. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top