HeadLine

Penuhi Syarat, Usul Hak Angket Ahok Gate Segera Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

JAKARTA– Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berstatus terdakwa penistaan agama menunai kecaman tidak hanya dari ribuan masyarakat yang menuntut keadilan tetapi juga dari kalangan para wakil rakyat di DPR RI.

Bahkan sejumlah para wakil rakyat tersebut menggalang kekuatan untuk mengusulkan hak angket Ahok Gate. Tidak berselang lama, sudah terpenuhi syarat mengajukan hak angket untuk dibawa ke paripurna.

“Jumlah anggota yang menandatanganinya sudah melebih syarat menimal. Ini sudah cukup untuk usulan hak angket, sebagai syarat usulan untuk dibawa ke Paripurna, sesuai UU MD3,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat menerima usulan penggunaan hak angket Ahok Gate, Senin (13/2).

Sejumlah inisiator pengusul hak angket tersebut menyerahkan usulan hak angket Ahok Gate kepada Pimpinan DPR. Mereka diterima tiga Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Fahri Hamzah (PKS) dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat.

Usulan hak angket tersebut ditandatangani 90 orang anggota DPR dari empat fraksi, yaitu Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS. Sedangkan persyaratan menimal hak angket diusulkan 25 orang anggota dan tiga fraksi.

Hak angket bertujuan untuk menginvestigasi keputusan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tidak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur DKI yang sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Ketika menerima para pengusul, Fadli Zon menyampaikan terima kasih atas inisiasi hak angket tersebut. “Terimakasih atas inisiator hak angket. Kami atas nama pimpinan akan meneruskan surat usulan ini sesuai dengan konstitusi kita. Akan kami bawa ke Sidang Paripurna,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Fadli merasa ada kejanggalan dalam pengangkatan kembali gubernur DKI Jakarta, Ahok. “Kami merasa ada kejanggalan dan harus diuji bersama di dalam angket ini atas pengangkatan Ahok,” kata dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Lukman Edy menghormati anggota Dewan yang mengajukan hak angket tersebut. “Ya kita hormatilah teman-teman mengajukan hak angket itu. Secara prinsipil itu bagian dari persoalan Pilkada. Harus kita perbaiki agar tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata anggota DPR dari dapil Provinsi Riau itu.

Namun, secara pribadi Lukman Edy menilai, usulan hak angket itu tidak komprehensif. “Kita ingin yang lebih komprehensif. Kalau ada niat ingin memperbaiki Pilkada secara menyeluruh, maka persoalan harus jadi satu paket untuk diangket, karena kita melihat sudah tidak cukup lagi fungsi pengawasan untuk mengawasi persoalan-persoalan yang begitu banyak di pilkada 2017 ini.”

Dalam hal ini, hanya satu soal yang diangkatkan, yaitu soal Ahok maka Fraksi PKB tidak ikut mengusulkan hak angket. “Kita ingin 3 hal itu, kalau 1 nggak mau kita,” kata Lukman Edy.

Disebutkan, ada tiga hal yang perlu diangketkan yaitu soal penonaktifan Ahok, kisruh soal KPD di 18 kabupaten/kota dan soal e-KTP.

Dikatakan, Ahok melanggar UU Pemda, pasal 83 ayat 2. Soal KPU juga melanggar UU, karena KPU menerima pencalonan orang yang bukan direkomendasikan ketua umum atau sekjen partai dan ketiga soal e-KTP juga kita anggap melanggar UU.

“Ketika ke bea cukai, kita tidak diberi akses. Sudah begitu perintah UU pemilih harus memiliki e-KTP, tapi pemerintah sampai sekarang tidak menyelesaikan masalah tentang e-KTP,” demikian Lukman Edy. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top