HeadLine

Fraksi Demokrat Juga Usulkan Hak Angket

JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat DPR juga mengusulkan penggunaan hak angketuntuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penodaan agama.

“Hari ini dipastikan akan masuk ke DPR,” , kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, di di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (13/02/2017).

Dia optimis, usulan hak angket itu akan memenuhi persyaratan minimal 25 orang dan minimal 2 fraksi karena Fraksi PKS sebelum sudah menyatakan akan menggunakan hak yang sama.

“Anggota Fraksi Demokrat di DPR ada 61 orang, lalu PKS akan ikut mengajukan hak angket tersebut, sehingga persyaratan sudah memenuhi,” kata Syarief Hasan dengan nada optimis.

Anggota Komisi I DPR itu berharap fraksi-fraksi lain mengikuti langkah Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS karena tujuannya untuk menegakkan hukum disebabkan pengangkatan kembali tersebut berpotensi melanggar hukum.

“UU Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatakan bahwa kalau seorang kepala daerah sudah menjadi terdakwa maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara,” ujarnya.

Dia menilai banyak contoh diberbagai daerah menunjukkan bahwa ketika seorang kepala daerah berstatus terdakwa maka yang bersangkutan langsung diberhentikan.

Syarief menegaskan perlakuan itu harus diterapkan kepada Ahok yang saat ini berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama sehingga harus diberhentikan dari jabatannya.
“Pemerintah harus betul-betul secara konsisten melaksanakan undang-undang,” katanya.

Dia berharap proses usulan hak angket itu segera di proses pimpinan DPR jika semua persyarakat sudah terpenuhi. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top