HeadLine

Dailimi Firdaus: Pecahbelah NKRI, Jokowi Harus Cabut PP Pendirian Ormas Asing

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 58 Tahun 2016 tentang izin orang asing mendirikan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Indonesia.

Soalnya, ungkap anggota DPD RI dari pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Prof Dr Dailami Firdaus dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria.com, Rabu (15/12), PP itu dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ormas didirikan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia jelas memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. “Saya tidak ingin bangsa ini terpecah belah,” kata dia.

Dikatakan, tugas pemerintah adalah melindungi setiap Hak WNI dan Putra Daerah Asli serta menjaga setiap jengkal Tanah Bumi Pertiwi ini. “Dengan terbitnya PP 58 jelas sekali pemerintah menganak emaskan warga asing yang justru akan menimbulkan kesenjangan nantinya dan akan berakibat fatal bagi NKRI.”

Dengan adanya PP itu, lanjut Dailami, ormas asing jelas akan bebas beraktifitas di Indonesia, sedangkan visi dan misinya serta ideologi yang mereka terapkan pasti tidak akan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

Yang tertuang di PP 58 Tahun 2016 menyebutkan, ormas yang didirikan warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, yang terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

“Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud wajib memiliki izin prinsip yang diberikan menteri yang menyelenggaran urusan luar negeri dan izin operasional yang diberikan pemerintah atau pemerintah daerah,” bunyi Pasal 35 PP No 58 Tahun 2016.

Kita lihat, saat ini ramai di medsos adanya Ormas yang dengan mudahnya memakai nama Bhayangkara, dengan Penggurus yang bukan WNI. Pengunaan nama ini, apakah sudah ada persetujuan dari pihak Kepolisian dalam hal ini atau seperti apa.

“Jangan sampai terjadi opini dimasyarakat bahwa ada pembiaran dan perlakuan istimewa kepada warga Asing serta memback up atau melindungi.

Ini harus segera diklarifikasi oleh pihak kepolisian, belum lagi ditambah ada WN Cina yang memalsukan Plat TNI dan memiliki KTA TNI yang ramai juga di Medsos. “Harus ada tindakan tegas ini, jangan sampai kedaulatan kita diremehkan bahkan diinjak-injak,” demikian Dailami.

Harus diingat, kata dia, ormas hadir untuk mencerminkan dan melindungi sifat dan kultur daerah yang tetap Berideologi Pancasila dan UUD 45.

Karena itu, pemerintah jangan angap enteng terbitnya PP 58 ini karena bisa saja ormas dari luar bagian dari cara mengukur kekuatan, ketahanan dan kelemahan dari Indonesia dari dalam langsung. Bahkan NKRI bisa makin terlihat jelas dan mudah dianalisa secara utuh dan mendalam.

Karena itu Firdaus sebagai wakil rakyat yang mendapat amanah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI dari Propinsi DKI Jakarta, meminta agar Pemerintah dalam hal ini Presiden mencabut PP tersebut, demi keutuhan NKRI. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top