JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas didampingi Duta Besar RI untuk Brazil, Toto Riyanto melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua parlemen Brazil, Waldir Maranho, Selasa (13/12) waktu setempat.
Dalam pertemuan itu sepeti disampaikan Humas DPR RI, Kamis (15/12), Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Brazil.
“GKSB Indonesia-Brazil merupakan wadah bagi parlemen kedua negara untuk saling bekerjasama dan bertukar pikiran. Kedua negara bisa saling belajar untuk kemajuan masing-masing negara dan meningkatkan hubungan antara kedua masyarakat.”
Fadli Zon juga menyampaikan kepada HE Waldir bahwa antara Parlemen Indonesia-Brazil sudah dibuat draff MoU untuk saling bekerjasama sejak 2013. Hanya tinggal menuggu waktu untuk ditandatangani Ketua DPR RI dan Ketua Parlemen Brazil.
“Kami harap, Ketua Parlemen Brazil dan juga Waldir dapat berkunjung ke Indonesia. Akan kami sambut dengan hangat, sekaligus kita tandatangani perjanjian kerjasama antara parlemen Indonesia dengan Brazil.” jelas Fadli,
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Waldir menceritakan geliat politik di Brazil, termasuk sistem Pemilu dan pendanaan partai politik.
“Di Brazil, hampir sama dengan negara demokratis lainnya, partai politik mendapatkan pendanaan yang cukup dari negara. Ini merupakan langkah untuk menghindari korupsi yang dilakukan oleh partai politik.”
Hampir 400 juta dollar US digelontorkan untuk membiayai pendanaan 30 partai politik di Brazil. Pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di legislatif.
Adanya anggaran negara terhadap partai politik saat ini juga sedang menjadi pembahasan hangat di Indonesia dalam paket UU Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini sedang di bahas di DPR.
“Melihat pengalaman seperti Brazil, perlu adanya biaya yang cukup dari negara untuk partai politik. Ini untuk mencegah korupsi yang dilakukan anggota partai politik. Anggaran negara untuk partai politik di Indonesia Rp 108 per suara.
“Ini terlalu kecil, sehingga banyak penyimpangan anggaran yang dilakukan kader partai politik karena dana kegiatan partai yang kurang,” papar Fadli.
Lebih jauh dikatakan, DPR sedang kaji agar anggaran dinaikan menjadi Rp. 5.000 per suara. Kenaikan anggaran juga akan disertai transparansi yang jelas serta sistem pelaporan yang akuntabel, sehingga ke depan partai politik punya cukup pemasukan untuk membiaya berbagai kegiatan.
Usai pertemuan, delegasi diperkenalkan dalam rapat pleno paripurna parlemen yang sedang membuat keputusan tentang budget. (art)
