HeadLine

MPR: Tak Mudah Berhentikan Presiden

JAKARTA– Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, MPR RI bekerja sesuai dengan konstitusi. Karena koridor konstitusi itulah mengakibatkan tidak mudah untuk memberhentikan (meng-impeachment-red) presiden di tengah jalan dan mengubah (mengamandemen) undang-undang dasar.

“MPR menjadi pelaksana konstitusi. MPR tidak bisa bekerja atas kepentingan atau kehendak individu atau kelompok. Sebab, negara kita adalah negara hukum,” kata politisi senior Partai Golkar itu dalam pidatonya saat membuka sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ruang Sidang Paripurna DPRD Berau, Kalimantan Timur.

Siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Sabtu (10/12), lebih jauh Mahyudin mengatakan, tidak mudah untuk memberhentikan presiden dari jabatannya.

“Tidak mudah menjatuhkan presiden atau mengganti pemerintahan. Tidak hanya dengan modal demo (parlemen jalanan) bisa menjatuhkan presiden. Memberhentikan presiden dari jabatannya harus ecara konstitusional.”

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur ini mengatakan, dalam UUD ada mekanisme untuk memberhentikan presiden. Presiden bisa diberhentikan karena tiga hal yaitu korupsi, melakukan pelanggaran hukum, dan membahayakan negara.

Pelanggaran itu harus terlebih dulu dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian mengeluarkan putusan apakah presiden bersalah atau tidak. Kalau MK menyatakan bersalah, putusan MK itu dibawa ke sidang paripurna MPR.

“Jadi, prosesnya tidak gampang. Tidak ujug-ujug karena tidak suka dengan Presiden Jokowi, lalu presiden bisa dijatuhkan. Tidak bisa,” kata Mahyudin menjelaskan kepada peserta sosialisasi Empat Pilar MPR tentang kewenangan MPR RI memberhentikan presiden dari jabatannya.

Sesuai kewenangannya, MPR harus menjadi pelaksana konstitusi. “MPR tidak bisa atas kepentingan individu atau kelompok. Karena Indonesia adalah negara hukum,” jelas dia.

Begitu juga dengan kewenangan MPR mengubah UUD. Untuk melakukan perubahan UUD ada mekanismenya sesuai konstitusi, yaitu usulan perubahan harus diajukan sepertiga anggota MPR dan perubahan harus disetujui dua pertiga anggota MPR.

Dalam soal reformulasi perencanaan sistem pembangunan model GBHN, MPR sedang mengkaji apakah perlu dilakukan dengan amandemen UUD. “Melakukan amandemen UUD merupakan pekerjaan sulit.”

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini diikuti sekitar 500 peserta. Tampak hadir dalam sosialisasi ini Wakil Bupati Agus Tamtomo dan Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, dan dua anggota DPD sebagai narasumber yaitu K.H. Muhammad Idrus dan K.H. Muslihiddin Abdurrasyid. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top