JAKARTA– Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membedah satu persatu Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dihadapan ratusan peserta yang hadir pada acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Ballroom Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (9/12).
Acara Silaknas mengambil tema sentral “Kepemimpinan dan Penguatan Kelembagaan ICMI Untuk Kesejahteraan Rakyat” itu juga dihadiri Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo Budi Santoso, Sekretaris Jenderal ICMI Mohammad Jafar Hafsah.
Ketua MPR RI yang didaulat membawakan materi soal Empat Pilar MPR RI. Diutarakan, Pancasila dan konstitusi atau UUD NRI 1945 adalah komitmen bangsa. Dalam Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seluruh rakyat berkomitmen ber Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu segala perbuatan dan perilaku anak bangsa harus sesuai dengan cahaya Illahi.
Pejabat publik dan kepala daerah, kata Ketua Umum DPP PAN itu, perilakunya harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebab sebelum menjabat, mereka sudah disumpah.
“Dalam sumpahnya mereka akan patuh kepada konstitusi,” kata Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Dalam norma agama dan konstitusi, menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung itu, tidak boleh saling menistakan antar rakyat apalagi antar agama.
“Jika ada pejabat kepala daerah yang menistakan agama, itu berarti dia sudah melanggar konstitusi dan melanggar sumpahnya dihadapan rakyat,” kata Zulkifli.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, kata Zulkifli, artinya bangsa ini terutama para pejabat dan kepala daerah harus memanusiakan manusia, perlakuan terhadap rakyat tidak boleh berat sebelah. Semua harus adil dan memanusiakan.
Karena itu, jika ada pemimpin yang memperlakukan manusia secara tidak adil seperti melakukan pengusiran dan penggusuran secara semena-mena, pemimpin itu berarti tidak Pancasilais dan berkhianat kepada rakyat yang dia pimpin.
“Tidak bisa ditawar-tawar bahwa pemimpin harus adil dalam memanusiakan rakyat. Kesejahteraan harus dirasakan rakyat secara merata.”
Intinya, kata Zulkifli, dalam negara demokrasi Indonesia yang ber-Pancasila harus dipahami bahwa sesungguhnya yang berkuasa itu adalah rakyat.
Pejabat baik pusat maupun daerah adalah wakil rakyat yang dipilih dan diberikan kewenangan untuk memimpin dan menjalankan amanah rakyat. Tugasnya, hanya menjalankan apa hanya melayani rakyat sesuai dengan amanah yang diberikan.
Berbicara soal ICMI, Zulkifli Hasan berharap lembaga ini sebagai wadah cendikiawan muslim dan mampu menjadi pelopor yang berani menyuarakan permasalahan-permasalahan bangsa serta umat Islam.
“Jika umat Islam gencar memperjuangkan Islam dibilang radikal, jika umat Islam membicarakan soal pemimpin muslim dibilang rasis. Padahal bukan rasis tapi hak sebagai warga negara.”
Zulkifli menekankan, jika umat Islam menginginkan pemimpin Islam itu bukan rasis tapi hak seseorang untuk memilih. Demikian juga umat Kristen, ingin memilih pemimpin yang Kristen juga, itu adalah hak sesuai konstitusi bukan rasis.
“Yang salah adalah, melarang orang untuk maju menjadi pemimpin bangsa atau kepala daerah. Sebab di era kini siapapun bisa menjadi apapun itu adalah hak. Saya berharap ICMI berani menyuarakan hal-hal seperti itu,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
