PADANG — DPRD Kota Padang dukung terobosan baru yang tengah digagas oleh Pemerintah Kota Padang, yaitu rencana gaji pegawai negeri sipil/PNS atau ASN diukur dari kinerjanya dan ASN pemalas dan berkinerja rendah dipotong gajinya
“Saya atas nama DPRD Kota Padang, mendukung program baru yang dilakukan Pemko Padang. Hendaknya, masing-masing dengan mengukur gaji dan tunjangannya berdasarkan kinerja. Jika ada ASN yang bermalas-malasan, dipastikan yang diterimanya rendah juga,” kata Ketua DPRD Kota Padang Erisman, Senin (5/12).
Tahun baru 2017, sebaiknya sudah bisa diterapkan. Sehingga kemalasan yang dilakukan ASN tidak semakin menjadi.Pemberian reward (penghargaan) dan punishment (hukuman), bagi ASN sangat penting. Dengan begitu, diketahui mana ASN pemalas, dan rajin.
“Jika perlu, berikan sanksi yang jera sehingga, mereka tidak akan mengulangi lagi,” tegasnya.
Pemko Padang dapat memberikan sanksi bagi ASN malas seperti, pemotongan gaji untuk beberapa bulan, penundaan naik jabatan dan lainnya yang bersifat jera.
Termasuk, untuk sidak jika perlu dibentuk tim pengawas yang terdiri dari, inspektorat, tim independent dan DPRD.
Dengan begitu, ASN yang nakal dan sering bolos dalam bekerja, akan ditertibkan. Inspeksi mendadak (sidak), harus dilakukan secara periodik dengan waktu yang tidak ditetapkan. Dan, yang penting bersifar rahasia.
Anggota Komisi I DPRD Kota Padanf Faisal Nasir mengatakan rencana baru yang dilakukan Pemko Padang untuk memangkas gaji dan tunjangan bagi ASN malas sangat bagus. Tapi hendaknya jangan hanya untuk pencitraan saja. Namun sesuai kenyataan yang ada.
“Untuk ASN malas harus ada indikatornya, jadi tidak sembarang pangkas saja. Sedangkan, ASN berkinerja harus ada indikatornya juga. Sebab, untuk menjadikan ASN berkirnerja yakni dengan menempatkan pada tupoksinya. Namun, yang terjadi selama ini tidak seperti itu.
Infikator berkinerja, juga harus ada pencapaian target. Karena, ada Kepala SKPD yang hanya 40% target yang dicapainya. Tapi, walikota diam saja tidak memberikan punishment.
Seharusnya, bagi SKPD yang tidak mencapai target. Juga mendapatkan, punishment,” tegasnya.
Ia tegaskan, walikota hendaknya lakukan tugas yang jelas-jelas saja. Karena, persoalan masyarakat cukup banyak seperti, tawuran, warnet liar marak, tempat hiburan ilegal merajalela, parkir liar dan lainnya. Masyarakat, jangan mau dinina bobokkan dengan hiburan di Pantai Padang saja.(hal)
