HeadLine

Politisi Gerindra Kritik Polisi Tangkap Tokoh dan Aktivis Dengan Tuduhan Makar

JAKARTA– Walau delapan dari 11 tokoh dan aktivis yang ditangkap aparat kepolisian jelang pelaksanaan aksi super damai di Silang Monas Jakarta, 2 Desember lalu sudah dilepas tetapi kritik terhadap kepolisian terus mengalir.

Malah ada yang menyebut bahwa polisi dalam era pemerintahan pimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan membela rakyat tetapi alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya.
Salah satu yang mengkritik penangkapan tokoh dan aktivis jelang pelaksanaan aksi super damai di Silang Monas Jakarta 2 Desmeber tersebut adalah politikus Partai Gerindra, Ferry Joko Juliantono.

Ferry meyakini orang-orang yang ditangkap itu tidak mungkin berbuat makar. “Kalau mereka kritis wajar dan tidak menyalahi aturan.Kalau kritis dianggap makar, ini salah,” kata Ferry di Jakarta, kemarin.

Menurut Ferry, berbahaya ketika polisi atau pemerintah tak bisa membedakan antara sikap kritis dan tuduhan makar. Sebab, pasal makar menjadi pasal paling tinggi untuk pembungkaman.

“Tidak ada yang ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Demo sebesar apapun kalau tidak ada tuntutannya minta pemerintah diganti bukan makar,” kata Ferry.

Laki-laki kelhairan Jakarta 49 tahun lalu ini menilai kalau ada rakyat yang meminta sidang istimewa melalui parlemen maka harus dipisahkan dengan persepsi yang dibangun kepolisian soal makar.

Sebab, persepsi soal makar itu terlalu berlebihan. “Makar istilah yang muncul oleh aparat jelang 411. Ketika ada rencana ngepung DPR, ada kekhawatiran massa mampu maksa MPR-DPR sidang dan pemaksaan kehendak balik ke UUD 45. Itu dibayangkan akan dibentuk pemerintahan Islam,” Ferry.

Seperti diberitakan, aparat Polda Metro Jaya menangkap sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI ditangkap polisi dengan tuduhan makar.
Mereka berencana meminta agar Sidang Istimewa MPR digelar.
Nama-nama itu antara lain, Ahmad Dhani, Eko, Brigadir Jenderal (Purn) TNI Adityawarman Thaha, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Namun belakangan, delapan dari mereka dilepaskan. Sedangkan tiga lainnya masih ditahan untuk dilanjutkan pemeriksaannya termasuk pakar ekonomi Sri Bintang Pamungkas yang selama ini dikenal kritis kalau kebijakan pemerintah tidak pro kepada rakyat. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top