JAKARTA – Terkait rencana pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) menerapkan Full Day School, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mujib Rohmat menyatakan kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
“Kami mengharapkan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dan berdasarkan dari pemikiran yang matang serta penelitian yang cukup”, kata Mujib kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Sekda Provinsi NTB Rosyadi H. Sayuti di Mataram, Jumat (02/12)
Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar ini juga mempertanyakan, apakah masyarakat sudah tahu kebijakan ini akan dilakukan, bagaimana kesiapan tenaga pengajar, dan bagaimana dengan anggarannya.
Menurutnya, pada kenyataannya masih banyak guru yang belum sejahtera. “Pada jam-jam tertentu selesai, langsung dia (guru) juga mencari atau menambah pekerjaan yang lain,” tukasnya.
Pertanyaannya kemudian, lanjutnya, apakah negara sudah cukup mampu. Dan bagaimana dengan anggarannya.
Ia menegaskan, sebetulnya Full Day School ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia, pesantren itu sudah dari dulu Full Day School. Tapi sudah ada kesiapan mental dari orangtua dan anaknya yang akan masuk ke pesantren.
“Dia memilih di pesantren karena memang dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan orangtua sudah mempersiapkan mentalnya untuk berjauhan dengan anaknya,” imbuhnya. (chan)
