JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan aksi Parade Kita Indonesia atau Aksi 412 yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (4/12) menggunakan atribut partai politik (parpol) karena acara itu dilangsungkan di kawasan car free day yang harus bebas dari nuansa politik.
“Saya menyayangkan adanya bendera parpol dalam kegiatan tersebut,” kata Tito Karnavian menanggapi pertanyaan anggota Komisi III DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Senin (5/12).
Seperti diketahui bahwa dalam aksi Parade Kita Indonesia yang digelar di kawasan car free day tersebut banyak yang membawa atribut 3 parpol, yaitu Partai Golkar, NasDem dan Partai Hanura. Bahkan di atas panggung terlihat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto beserta sejumlah petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut.
Juga terlihat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggunakan aribut partainya. Kita ketahui bahwa ketiga parpol tersebut adalah pengusung Basuki Tjahaja Pirnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 12 Tahun 2016, disebutkan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik dan SARA.
Menurut Kapolri, seharusnya aksi Parade Kita Indonsia itu menampilkan berbagai kebudayaan. Namun dalam realisasinya di lapangan, ditemukan banyak menggunakan atribut partai.
“Kita sudah memberikan teguran kepada pihak panitia. Ke depan kita harapkan tidak ada lagi kegiatan yang berbau politik pada saat berlangsungnya car free day,” jelas Kapolri dalam Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman.
Merasa Kecolongan
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono menyebut panitia aksi Parade Kita Indonesia tidak menepati perjanjian. Karena itu dia sangat menyayangkan adanya massa yang tak menepati janji untuk tidak membawa atribut politik dalam aksi tersebut.
“Muncul atribut parpol tertentu sangat saya sayangkan. Karena itu saya memberi himbauan, yang pakai atribut partai saya suruh copot semua, yang pakai kaus saya suruh balik kausnya, kecuali wanita, enggak mungkin,” ujar Dirjen Soni, begitu dia akrab disapa.
Dia telah meminta panitia aksi untuk mempertanggungjawabkan tindakan massa yang memakai atribut politik tersebut. “Saya memberi peringatan tertulis kepada panitia untuk dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban karena aksi tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,” tegas Soni. (esa)
