PADANG – DPRD Sumbar setuju dengan Rencana pemerintah pusat menghapuskan Ujian Nasional (UN), dengan catatan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang yang dimiliki setiap sekolah.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Bidang Pendidikan, Nofrizon mengatakan ada dampak positif yang bisa diperoleh dengan ditiadakannya UN. Salah satunya adalah berhubungan dengan mental siswa didik.
“Selama ini UN adalah suatu yang menakutkan untuk siswa didik. Jika ditiadakan, ini bisa menghindari siswa didik dari beban psikologis atau traumatik menghadapi UN,” ujar Nofrizon di Padang, Senin (28/11).
Meski setuju UN ditiadakan, Nofrizon mengatakan harus ada catatan yang diberikan untuk pemerintah daerah sebagai yang akan melaksanakan kebijakan. Pemda meski memiliki standar mutu untuk seluruh sekolah yang menjadi kewenangan. Di antaranya, bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap serta SDM guru yang memadai. “Kemudian perhatian yang diberi pada seluruh sekolah haruslah sama atau merata. Jangan sampai timpang, yang di perkotaan mendapat perhatian lebih, yang di daerah tidak,” ucapnya.
Lebih lanjut Nofrizon menyebut, jika standar mutu tersebut ditetapkan dan terlaksana dengan baik, kualitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tak akan jauh berbeda, dan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Achiar juga berpandangan, tak jadi persoalan UN ditiadakan. Selama dua tahun terakhir, sebut dia, UN sesungguhnya sudah tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan. Namun UN hanya dilaksanakan untuk memetakan prestasi. Sementara yang menentukan kelulusan siswa adalah sekolah.
Kendati UN sudah tak lagi menjadi penentu kelulusan, kecemasan siswa saat menghadapi UN terbilang masih tinggi. Karena kekuatiran itu juga siswa terkadang sangat terfokus dengan UN yang dihadapi setiap tahunnya. Hal ini terkadang membuat siswa melalaikan proses yang semestinya harus dilalui dengan benar. “Tak jarang berbagai cara dilakukan oleh siswa agar bisa mendapat nilai yang tinggi saat UN. Padahal seharusnya siswa mengikuti dengan benar setiap proses yang mereka lalui di sekolah. Baik itu sekana lima semester yang dilalui sebelum UN dan saat pelaksanaan UN itu sendiri,” ucap Achiar.
Lebih lanjut ia mengatakan, karena selama dua tahun terakhir UN hanya bersifat pemetaan prestasi, bukan penentu kelulusan, menurut dia UN tak harus diselenggarakan setiap tahun. “Ujian pemetaan indeks prestasi sekolah yang melibatkan siswa ini bisa dilakukan sekali dalam dua tahun, kemudian penyelenggaraannya bisa diserahkan pada pemerintah daerah, bukan diselenggarakan pusat,” ujar Achiar.
Ia menambahkan, jika UN ditiadakan, siswa akan bisa fokus mengikuti proses belajar mengajar yang mereka lalui untuk setiap semester. Ini karena yang akan menentukan kelulusan di depan adalah keseriusan mereka dalam mengikuti proses belajar mengajar pada tiap semester yang ada. “Terkait rencana meniadakan UN ini, karena belum final di pusat, kita tunggu lah dulu. Namun, jika memang jadi diterapkan, pemerintah daerah tentu harus siap melaksanakan kebijakan tersebut,” tukas Achiar. (hal/chan)
