JAKARTA – Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan bahwa Indonesia terlalu sering mengubah sistem pemilu. Hal itu menjadi problem karena setiap kali penyelenggaran pemilu, kembali harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat harus perlu waktu menyesuaikan dengan sistem yang baru.
“Memang sistem pemilu tergantung kebutuhan dan kepentingan Negara kita, tapi secara teknis kita terlalu sering mengubah sistem pemilu, hal ini menjadi problem karena masyarakat harus perlu waktu menyesuaikan dengan sistem yang baru lagi,” kata Juri dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (28/11).
Belakangan ini menurut Ketua KPU bahwa ada usaha untuk memberlakukan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting. KPU beranggapan untuk ekstra hati-hati dalam kesiapan melakukan pemungutan suara elektronik.
“KPU sudah membuat blueprint dalam pembuatan teknologi informasi dan oleh tim ahli kajian, dan dalam kajian tersebut pemilu Indonesia belum belum siap e-voting tapi yang diperlukan adalah rekapitulasi suara secara elektronik atau e-rekap, hal ini yang sering dikeluhkan perjalanan perhitungan surat suara dari tempat pemungutan suara (TPS) sampai ke pusat, diperlukan teknologi ini agar mengamankan perhitungan suara,” tambahnya.
Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam sependapat dengan adanya rekapitulasi suara secara elektronik atau e-rekap. Hal tersebut selain mempercepat proses perhitungan juga mengurangi tingkat kecurangan dan kesalahan dalam perhitungan suara.
“Yang perlu dikawal adalah dari TPS ke pusat jangan sampai dari tps sekian ke pusat jadi sekian atau malah menjadi lebih sedikit, saya kira e-rekap sangat diperlukan,” jelasnya.
Filosofi penyelenggaraan pemilu prinsipnya kata Moqowam, bagaimana menyuguhkan perhelatan pemilu yang bersifat memudahkan masyarakat. “Masyarakat harus mudah dalam sisi kepastian hak konstitusi, mudah dalam menerima ruang dalam melihat proses-proses secara transparan, dan bisa memperoleh hasil secepatnya,” pungkas Muqowam.(chan)
