BANYUWANGI– Pers salah satu pilar pendukung demokrasi karena pers dapat mempengaruhi kebijakan, bahkan masyarakat lebih percaya kepada pers daripada partai politik (parpol).
Karena itu, kata Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang saat membuka Pers Gatehering wartawan parlemen di Pandopo Kabupaten Banyuwangi, Jumat (25/11) petang, pers harus bersikap objektif, independen dan menjaga kewibawaan negara maupun lembaga negara.
Pada acara itu, OSO didampingi anggota MPR, Zainut Tauhid dari Fraksi PPP, Sirmadji (F-PDI Perjuangan), Ahmad Nawardi (Kelompok DPD), serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas beserta jajarannya termasuk beberapa anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Laki-laki yang akrab dengan panggilan OSO itu mengatakan, dalam penegakan demokrasi di Indonesia adanya perbedaan pendapat adalah hal wajar, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah.
Pers, kata dia, memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita secara objektif dan independen sehingga dapat memberikan informasi yang aktual dan akurat sekaligus mengedukasi masyarakat.
“Setelah pemilihan kepala daerah tersebut, masyarakat sepatutnya segera bersatu kembali. Pers memiliki peranan untuk mendorong persatuan dan kebersamaan masyarakat.”
Pada kesempatan tersebut, OSO menjelaskan MPR memiliki salah satu tugas melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
OSO juga mengapresiasi sejumlah program pembangunan kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungan ke Banyuwangi, Oesman mengaku, heran dengan perkembangan kabupaten paling timur pulau Jawa itu.
“Saya terkesan sekali dengan sistem penyimpanan dokumen (filing system) nya. Saya jadi malu, MPR saja belum punya yang seperti ini, masa Banyuwangi sudah punya. Tadi saya juga sudah bilang sama Sekjen MPR, mari kita tiru dan declare sistem yang bagus ini. Tidak perlu malu belajar dari bawah.”
Dalam kesempatan kunjungan ke Banyuwangi, OSO sempat diajak mengunjungi skantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Di sana OSO melihat bagaimana sistem perizinan dan pengaturan dokumen yang dikerjakan BPPT. Mulai dari penyerahan dokumen, proses input data secara online, hingga penyimpanan dokumen (arsip) yang sudah dilakukan secara sistematis.
BPPT Banyuwangi menerapkan sistem dimana seluruh dokumen yang masuk disimpan dan didaftar secara rinci dengan menggunakan sistem yang semuanya berbasis IT. Selain rapi, cara pengarsipan seperti ini juga memudahkan petugas saat membutuhkan data itu kembali.
Petugas hanya perlu mencarinya pada sistem, kemudian sistem akan menunjukkan data maupun lokasi dimana dokumen tersebut di simpan. Pengujian keaslian dokumen juga telah menggunakan aplikasi khusus, yaitu sistem barcode. Sebelum diarsipkan, setiap dokumen diberi barcode tersendiri. Dengan demikian, jaminan keamanan bagi BPPT juga lebih terjamin.
“Pelayan dengan IT seperti ini tidak hanya memudahkan petugas, namun juga menguntungkan warga karena ini lebih transparan dan efisien, karena pasti lebih hemat waktu,” demikian Oesman Sapta Odang. (art)
