PADANG – Setengah dari anggaran yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Tahun 2017 adalah untuk kebutuhan pegawai. DPRD Sumbar mengkritik keras sistem penganggaran yang diajukan BPBD Sumbar pada APBD tahun depan tersebut. Semestinya, DPRD mengedepankan program mitigasi bencana, karena Sumbar memang sarangnya bencana.
“Separuh atau sekitar 40 persen anggaran yang ada di BPBD ini adalah untuk kebutuhan aparatur. Kenapa bisa begitu besar, tolong dijelaskan,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Rafdinal saat hearing dengana BPBD dan sejumlah mitra kerja di gedung DPRD Sumbar, Selasa (15/11).
Dikatakan Rafdinal, ia sangat menyayangkan struktur penganggaran APBD yang buncit untuk belanja pegawai. Apalagi di saat efesiensi anggaran tengah diberlakukan oleh pusat. Untuk melaksanakan program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saja, jelas dia, butuh pengkajian mendalam mana yang harus didahulukan mana yang dianggarkan tahun selanjutnya.
Rafdinal juga menyesali BPBD Sumbar yang saat pembukaan hearing dengan DPRD menyampaikan anggaran SKPD tersebut masih kurang. “Kalau bapak Kadis merasa anggaran kurang. Silahkan siasati dengan cara memotong anggaran yang tak terlalu penting. Seperti halnya rapat kordinasi atau seminarseminar. Alihkan dana pada program yang dibutuhkan masyarakat,” tegas Rafdinal.
Terkait ini, saat hearing dengan Komisi IV dibuka, kepala BPBD Sumbar Nasridal Patria menuturkan, melihat pada Sumbar yang merupakan daerah rawan bencana, kebutuhan anggaran di perangkat daerah itu adalah berada dikisaran Rp13 miliar. Jika pun tak terpenuhi sebanyak Rp13 miliar, setidaknya satu persen dari total APBD Sumbar 2017 yang berada diangka Rp6,1 triliun. Ini sesuai juga dengan yang diwacanakan BNPB pusat, dimana daerah mesti menyediakan satu persen APBD mereka untuk penanggulangan bencana.
Satu persen dari total APBD tahun depan angkanya adalah Rp6,1 miliar. Ketua Komisi IV, Marlis menyampaikan, anggaran yang ada pada APBD 2017 sangat terbatas. Jadi tak semua kegiatan bisa diakomodir. Jika memang ada kekurangan anggaran, lanjut Marlis, SKPD agar membuat rincian kekurangannya dimana. Dengan catatan itu adalah hal mendesak yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. “DPRD akan bantu melalui bantuan keuangan khusus kabupaten/kota yang didalamnya terdapat anggaran pokok-pokok pikiran dewan. Tapi itu hanya untuk pembangunan masyarakat. Untuk rapat, seminar dan bimtek kami tak bisa bantu,” tegas Marlis.
Ia menambahkan, ini bukan hanya untuk BPBD saja, tapi semua SKPD yang bermitra dengan Komisi IV. SKPD yang ada diminta menyerahkan rincian program untuk Tahun 2017 dengan segera.
Menanggapi apa yang disampaikan Komisi IV, Kepala BPBD Sumbar Nasridal Patria mengatakan, siap memangkas anggaran seminar dan rapat koordinasi yang ada diperangkat daerah itu. Dia menegaskan akan memindahkan anggarannya ke program kegiatan yang lebih penting.
Dijelaskannya juga, anggaran BPBD banyak habis untuk belanja aparatur, karena itu memang dibutuhkan. Diantaranya adalah untuk biaya listrik, operasional kendaraan dan sebagainya.
Sementara mengenai kekurangan anggaran yang masih dihadapi, menurut dia ini terjadi karena kebutuhan perangkat daerah tersebut sebagai yang menangani kebencanaan memang tidaklah sedikit. (hal/chan)
