JAKARTA – Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mendorong Badan Kesatuan Banga dan Politik (Kesbangpol) untuk memiliki data lengkap terkait politik dalam negeri di daerah.
“Jadi yang tersedia saat ini hanya data suprastruktur politik yang relatif lengkap. Data infrastruktur politik relatif tidak ada satupun kementerian yang punya,” kata Bahtiar mewakili Dirjen Polpum Kemendagri, Soedarmo saat membuka rapat koordinasi teknis pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah.di Jakarta, Rabu (9/11).
Bahtiar menjelaskan, selama ini Kesbangpol hanya memiliki data partai politik, kepala daerah dan DPRD. Namun, data tokoh masyarakat dan tokoh agama di tiap daerah belum dimiliki.
Bahtiar mencontohkan, saat terjadi dinamika politik lokal, penyelesaian masalah tersebut cenderung tidak didasarkan pada data. Hal itu, kata dia, cenderung berbanding terbalik dengan cara kerja perusahaan.
“Coba perhatikan perusahaan, kalau mau investasi, dia akan petakan lingkungan perusahaan. Dia juga hitung potensi sosial politik di wilayahnya,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, data lengkap yang dimiliki Kesbangpol akan memberikan manfaat dalm berbagai macam hal. Tidak hanya keamanan pada Pilkada 2017, lanjut dia, data tersebut juga dapat digunakan untuk mengelola hubungan politik yang kondusif.
“Misalnya terjadi benturan antara kepala daerah dan wakil. Siapakah orang yang berpengaruh terhadap di kepala daerah ini. Kalau kami punya data itu yang mungkin kami bisa upayakan yang tidak harmonis jadi harmonis,” ucap Bahtiar.
Bahtiar meminta seluruh jajarannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi, kabupaten/kota untuk ikut menjaga kondisi politik di daerah. Ia mengakui, aksi massa besar-besaran yang terjadi di DKI Jakarta belum lama ini, sempat memanas. Hal itu perlu dilakukan agar situasi menjelang Pilkada tetap kondusif.
Bahtiar mengatakan, hal itu perlu dilakukan untuk mereduksi imbas demontrasi massa yang menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan penistaan agama. Demonstrasi 4 November tersebut juga terjadi di beberapa daerah. “Kesbangpol harus bisa jaga iklim kondusif Pilkada. Mulai saat ini harus ada upaya pendinginan di semua wilayah di Tanah Air. Situasi di Jakarta, ikut memengaruhi iklim di wilayah saat ini,” ujar Bahtiar.
Menurutnya, upaya pendinginan di tingkat daerah harus dilakukan. Masalah tersebut seharusnya sudah diselesaikan pada level elite. “Nah makanya perlu pendinginan pada akar rumput. Kan biasanya di level elite sudah tapi di akar rumput belum. Nah itu harus diatasi,” ujarnya menambahkan.
Upaya tersebut kata Bahtiar bisa dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat luas antara lain melalui silaturahim kepada tokoh agama setempat seperti melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembaruan Kebangsaan dan forum lainnya.
“Demo hampir serentak di seluruh wilayah, besar di Indonesia. Upaya pendinginan itu harus dilakukan. Meskipun Kesbangpol diminta atau tidak diminta pasti sudah harus melakukan itu (upaya pendinginan). Tujuannya agar tidak melebar,” ujar dia. (chan)
