JAKARTA – Mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Fahri Hamzah mengatakan, penangkapan 5 aktivis HMI dalam aksi dalam 4 November lalu menunjukkan kegagapan demokrasi para pimpinan politik di pemerintahan.
Dia melihat politisi di pemerintahan tidak memahami apa arti demokrasi sehingga kosa kata lama seperti ditunggangi, dalang dan sebagainya bisa muncul kembali yang menyebabkan para aktivis kemudian ditangkap.
“Penangkapan itu merupakan kegagapan demokrasi, karena pimpinan politik tidak mengerti dan tidak paham demokrasi sehingga kosa kata lama seperti ditunggangi, dalang, aktor dan sebagainya dimunculkan kembali,” kata Fahri saat menghadiri jumpa pers persiapak KAKAMMI di Jakarta, Selasa (8/11).
Ditegaskan Fahri, sekarang di era demokrasi istilah yang digunakan itu tidak ada lagi. Semua warga negara memiliki hak untuk menyuarakan suaranya sendiri. Tidak ada lagi keputusan organisasi seperti yang dituduhkan pemerintah.
Oleh karena itu kata Fahri, kalau ada orang yang dianggap melanggar hukum meski dia adalah anggota organisasi maka lakukan penegakan hukum yang sifatnya individuak. Jangan lagi lanjut Fahri respon pemerintah seolah pemerintah tidak memiliki kemampuan demokrasi.
“Kita harap polisi bisa lebih canggih. Saya sendiri percaya pada kemampuan intelektual Kapolri Tito Karnavian, tapi sayangnya dia bekerja untuk kekuasaan,” tegasnya.
Dalam bekerja polisi hanya membutuhkan menemukan dua alat bukti dan saksi sehingga kalau memang ditemukan 2 alat dan bukti dan saksi maka bisa diproses.
”Tapi yang lebih penting adalah dilakukannya proses terhadap Ahok. Kenapa sekarang polisi seperti tergopoh-gopoh memproses Ahok, mereka sudah punya waktu berminggu-minggu,” tandasnya. (den/chan)
