JAKARTA– Presiden Indonesia 2004-2009 dan 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, tidak perlu mencurigai pertemuan politik yang dilakukan orang atau kelompok di luar kekuasaan belakangan ini.
Itu disampaikan SBY terkait dengan rencana unjuk rasa sejumlah kelompok organisasi massa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses secara hukum lantaran pernyataannya yang mengutip sebuah ayat dalam kitab suci Alquran.
“Jangan kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan lantas dicurigai,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu dalam konferensi pers di kediamannyaPuri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11) siang.
Dikatakan, situasi politik dalam negeri menghangat, bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh tanah air. Masyarakat telah sama-sama menyaksikan pada beberapa hari belakangan ini banyak pertemuan politik dilakukan.
Misalnya Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, lalu SBY dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.
“Dan banyak lagi pertemuan politik, termasuk statement yang dikeluarkan para tokoh politik,” kata SBY.
Ditekankan, intelijen harus akurat dalam menyikapi setiap situasi termasuk pertemuan politik. Intelijen tidak boleh menjadi “ngawur” dan main tuduh. Banyak seruan agar unjuk rasa boleh dilakukan asalkan tidak anarkistis. Dia mengaku setuju dengan seruan seperti itu.
Bagi SBY, unjuk rasa pada era demokrasi adalah unjuk rasa damai dan tidak anarkistis. Era pemerintahan SBY juga banyak unjuk rasa, tetapi pemerintahan tidak jatuh, bahkan ekonomi tetap tumbuh dan pemerintah tetap bisa bekerja. “Saya tidak alergi dengan unjuk rasa, saya telah buktikan 10 tahun.”
Ditegaskan, di zaman dia memerintah, intelijen tidak mudah melaporkan sesuatu yang tidak akurat. Dia sebagai pemimpin juga tidak mudah menuduh dan mencurigai ada orang-orang besar yang mendanai unjuk rasa.
“Kalau dikaitkan situasi sekarang, jika ada analisis intelijen seperti itu (menuduh) saya kira berbahaya. Berbahaya menuduh seseorang atau kalangan atau partai politik melakukan seperti itu. Itu fitnah, i tell you fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan sekaligus itu penghinaan,” kata SBY.
Diingatkan, Arab Spring saja tak ada yang mengomandoi. Semua terjadi karena perkembangan teknologi dan media sosial. SBY memberikan pandangannya terkait unjuk rasa 4 November 2016. Dia menyarankan seluruh pihak menyerahkannya kepada penegak hukum.
“Mari bertanya sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan kenapa di seluruh tanah air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebab. Mari lihat sebab-akibat,” ujar dia.
Menurut SBY, tidak mungkin rakyat akan melakukan unjuk rasa untuk bersenang-senang atau berjalan-jalan ke Jakarta, melainkan pasti karena ada tuntutan yang tidak didengarkan.
“Kalau tuntutan rakyat sama sekali tidak didengar, sampai lebaran kuda tetap ada unjuk rasa. Mari bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Mari kembali ke kuliah manajemen dan metode pemecahan persoalan, itu kuliah semester satu manajemen kepemimpinan,” kata SBY
Dia mengatakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan agama, dan penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang.
Di Indonesia sudah ada yurisprudensi serta preseden yang menyebut urusan semacam ini dan yang bersalah sudah diberikan sanksi.
“Kalau ingin negara tidak terbakar amarah penuntut keadilan Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Penegakan hukum juga harus transparan dan adil, jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, adil, transparan dan tidak direkayasa, rakyat juga harus terima apa pun hasilnya,” jelas SBY.
Menurut SBY semua persoalan terkait persoalan pernyataan Ahok, harus diserahkan ke penegak hukum, dan kini bola ada di penegak hukum.
Dia juga mencermati ada anggapan bahwa proses hukum bernuansa politis lantaran Ahok kini berstatus sebagai calon gubernur petahana. Bagi SBY proses hukum tidak akan mengganggu status Ahok sebagai calon gubernur yang memiliki hak berkampanye.
SBY berpendapat, apa pun yang terjadi berkaitan proses hukum, Pilgub DKI tetap harus diikuti tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU DKI Jakarta. Ketiganya harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti kampanye. “Biarkan ketiganya berkompetisi secara adil dan demokratis,” demikian Susilo Bambang Yudhoyono. (art)
