JAKARTA – Ketua Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berperan dalam menangani kasus overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Desmond menilai, persoalan-persoalan terkait overkapasitas di Lapas tidak akan terselesaikan secara maksimal jika tidak ada keterlibatan Pemerintah Daerah di dalamnya.
“Pemda harus ikut berperan, karena kami melihat penghuni lapas yang ada di Kalteng ini mayoritas berasal dari masyarakat Kalteng itu sendiri. Pertanyaannya ada apa dengan Pemda?” ungkapnya usai meninjau Lapas Kelas II A Palangkaraya, Kalteng, Senin (31/10/2016).
Politisi asal F-Gerindra ini mengatakan penambahan Lapas baru yang direncanakn bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi overkapasitas. Namun, peran pemerintahlah yang dibutuhkan dalam membina masyarakat untuk mengurangi tindak kejahatan di Kalteng.
“Pembinaan yang kurang tepat oleh Pemda menjadi salah satu timbulnya penyakit di masyarakat yang menyebabkan terjadinya overkapsitas. Hal ini yang menjadi pertanyaan kami seperti apa peran Pemda, yaitu bupati, gubernur, dan walikota? Dan sejauh apa keterlibatan Pemda di dalamnya?” tanya politisi asal Banten itu.
Selain itu Desmond menambahkan, dalam undang-undang yang sedang digodok Komisi III bersama Pemerintah terkait permasalahan Overkapasitas tersebut, nantinya akan dirubah sistem penghukumannya. Perubahan tersebut berupa hukuman tambahan berbentuk kerja sosial. Oleh sebab itu dibutuhkan peran Pemda untuk memberikan bantuan dan melakukan penyuluhan.
“Dalam UU Hukum Pidana semua beban itu ada di Lapas. Ke depan, untuk mengurangi Overkapasitas, 50 sampai 70 persen pekerjaan Lapas dikembalikan tanggung jawabnya ke Pemda. Karena hukuman tambahan berbentuk kerja sosial, maka Pemda yang harus bertanggung jawab,” harapnya.
Senada dengan Desmond, Anggota Komisi III Rohani Vayat menegaskan harus ada trik untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengatasi persoalan overkapasitas Lapas ini. “Harus ada koordinasi dengan Pemda, terkait hasil kerja sosial karya warga binaan yang belum tersentuh. Mungkin Pemda bisa mengirimkan instruktur untuk melatih warga binaan, karena membangun kepribadian bangsa merupakan tanggung jawab Pemda,” tegasnya. (esa)
