HeadLine

Presiden Jokowi Harus Netral di Pilkada DKI

JAKARTA – Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Aceh, Papua, Gorontalo, dan Banten diprediksi rawan konflik jika tidak diantisipasi secara dini oleh aparat keamanan maupun masyarakat sendiri.

“Faktor yang menjadi pemicu utama konflik adalah fanatisme pendukung pasangan calon (paslon). Kalau tidak diantisipasi dengan baik oleh aparat, maka bisa menimbulkan konflik,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy dalam dalam diskusi “Pilkada Damai, Siap Menang Siap Kalah”, di Media Center DPR, Kamis (27/10).

Selain itu untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2017 berlangsung damai, Pilkada harus jujur dan adil, memastikan tidak ada money politics, menjaga netralitas PNS, TNI, Polri dan penyelenggara Pilkada, serta masyarakat sendiri untuk mematuhi aturan.

Dia mencontohkan Pilkada di Aceh, ada 6 calonnya eks GAM, pecah kongsi, baik untuk calon gubernur, calon bupati, yang melibatkan 85 orang calon di 25 daerah. “Semua pendukungnya besar dan fanatik. Kalau tidak diantisipasi dengan baik oleh aparat, maka bisa menimbulkan konflik. Demikian juga Papua, dan DKI Jakarta, yang terlanjur membawa SARA sehingga perlu antisipasi dini,” ujar politisi FPKB itu.

Khusus DKI Jakarta, kata Lukman, baik langsung maupun tidak, ada tokoh nasional seperti Presiden Jokowi, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto. Untuk Presiden Jokowi harus menegaskan bahwa dirinya netral.

“Presiden Jokowi harus klarifikasi bahwa dirinya netral. Memang tidak ada larangan, tapi dugaan itu bisa mendorong konflik. Siapapun yang terpilih di DKI Jakarta, pasti akan menjadi tangan kanan Presiden Jokowi ,” tambahnya.

Mengingat Jakarta sebagai ‘wajah’ Indonesia, maka Pilkada harus damai dan terhindar dari konflik. Karena itu dengan kewenangan yang sudah baik, Bawaslu diharapkan tegas dan berani menjatuhkan sanksi bagi calon yang melanggar. “Kalau tidak ada yang disanksi, maka aturan yang baik itu hambar dan tak ada efek jera,” pungkasnya.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menyatakan hal yang sama akan potensi konflik tersebut. Dia mencontohkan Pilkada Gorontalo sudah muncul saling menggugat meski pasangan calon sudah ditetapkan KPUD setempat. “Jangan hanya damai di tingkat elit, tapi di bawah khususnya di daerah belum tentu,” katanya.

Karena itu Daniel menyarankan semua harus dipersiapkan dengan baik. Dari jadwal dan infrastruktur kampanye, iklan, debat, alat peraga KPU pasangan calon, dan blusukan semua harus clear.

“Aturan money politics, transportasi harus jelas, karena tidak boleh uang melainkan bentuk lain, dan Bawaslu bisa menangkap setelah kerjasama dengan penyidik Polri, tanpa harus izin pengadilan,” jelasnya.

Komisioner KPU Feri Kurnia menegaskan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam Pilkada antara lain DPT, kampanye, dan pemungutan suara. Misalnya banyak yang bilang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak lagi bisa menggunakan keterangan kelurahan, RW dan RT, kalau belum melakukan perekaman e-KTP.

Untuk itu kata Feri, KPU mengusulkan perlunya DPT berkelanjutan. Baik setengah tahunan, tahunan, dan seterusnya agar masyarakat mengetahui sebagai pemilih tetap.

“Juga larangan kampanye di dunia maya menyangkut provokasi, ujaran kebencian, fitnah, SARA dan sebagainya, maka KPU mewajibkan agar pasangan calon melaporkan akun-nya ke KPU. Sebab, nantinya KPU akan koordinasi dengan Bareskrim, Kominfo RI, Bawaslu, yang berimplikasi pidana,” tambahnya.

Dia berharap 4 bulan ke depan selama proses kampanye Pilkada berlangsung lebih baik, menggembirakan, mencerdaskan, mencerahkan masyarakat dengan program-program pembangunan yang konkret.

“Jadi, semua proses dan tahapan Pilkada ini harus kita kawal dengan baik. Terutama saat perhitungan pada 15 Februari 2016, harus transparan, berintegraitas, jaga NKRI dan siapapun yang melanggar harus didiskualifikasi,” jelas Feri lagi.

Direktur PerluDem Titi Anggraini mengatakan, melihat pengalaman Pilkada Serentak 2015, maka seharusnya Pilkada 2017 akan lebih baik, dan damai. Pada tahun 2015 itu yang memicu konflik hanya akibat partai pecah kongsi, tapi untuk saat ini tidak ada.

Namun demikian, menurutnya, masih perlu diwaspadai pilkada di beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Aceh, Papua, Gorontalo, dan Banten. “Untuk itu, pengawasan keamanan harus ditingkatkan dan diikuti dengan penegakan hukum,” katanya. (esa)