Legislasi

Komnas Perempuan Desak DPR Bahas RUU PKS

azrianaJAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL) mendesak DPR RI membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) melalui Panitia Khusus (Pansus), karena masa sidang tahun 2016 ini akan berakhir. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda pengesahan pembahasan RUU PKS tersebut.

Demikian keterangan tertulis Komnas Perempuan yang disampaikan pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (26/10/2016). “RUU PKS ini menjadi sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan. Jangan menunggu ada korban kekerasan seksual lagi,” kata Ketua Komnas Perempuan Azriana.

RUU PKS ini mengatur secara komprehensif sejak pencegahan, pelaporan, penegakan hukum dan pemulihan korban yang melibatkan berbagai sektor sehingga peran lintas Komisi DPR RI diantaranya Komisi III DPR RI, Komisi VIII DPR RI, dan Komisi IX DPR RI sebagai Pansus dalam pembahasan menjadi strategis dan urgent.

Karena itu pembentukan Pansus RUU PKS ini merupakan langkah awal percepatan dan realisasi komitmen DPR RI dalam pembahasan RUU PKS. Lahirnya UU PKS menjadi regulasi yang sudah diharapkan dan ditunggu oleh semua pihak dalam kemajuan peradaban dan hak asasi manusia (HAM).

“Jadi, Komnas Perempuan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pembahasan RUU PKS ini melalui keterlibatan yang disosialisasikan oleh media social,” pungkasnya. (mun/chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top