HeadLine

MPR: Hindari Betrok, Calon Kepala Daerah Harus Paham dan Amalkan Pancasila

[JAKARTA] Seluruh pejabat negara mulai dari tingkat paling tinggi sampai posisi paling bawah harus memahami dan mengamanlak Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, para calon kepala daerah harus memahami dan mengamalkan landasan negara itu sehingga tidak terjali konflik menjelang dan sesudah Pilkada serentak 15 Pebuari tahun depan.

Itu dikatakan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dalam siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Minggu (23/10). “Calon Kepala Daerah memahami Pancasila dengan baik guna mencegah konflik menjelang pilkada serentak 2017. Itulah pentingnya semua kembali kepada Pancasila.”

Mereka harus diberikan penataran atau sosialisasi Pancasila dengan baik karena potensi konflik dalam pilkada bersumber dari tidak memahami kebhinekaan, keadilan dan hak serta kewajiban.

“Jika ada pejabat yang malah bikin keruh artinya dia sangat tidak memahami Pancasila. Contoh pilkada serentak di seluruh daerah tahun 2017 nanti, sekarang sudah banyak sekali menimbulkan potensi konflik terutama Pilkada DKI Jakarta sangat berbahaya sekali potensi konfliknya,” kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, semua rakyat apa pun suku dan agamanya, boleh dan berhak menjadi apa saja termasuk menjadi kepala daerah sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Dalam proses pemilihan, rakyat juga punya hak memilih dan tidak memilih sesuai penilaiannya.

“Misal pilkada Jawa Barat, rakyat hanya mau memilih calon putera daerah tidak memilih yang lain itu adalah hak, boleh. Orang Islam hanya mau memilih calon yang seagama tidak mau memilih yang tidak seagama itu adalah hak, itu boleh bukan SARA,” demikian Zulkifli Hasan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top