HeadLine

Dipecat, DPD Papua Gugat Plt DPP Hanura

JAKARTA– Mengaku tanpa mengetahui kesalahan yang diaperbuat, Yan P Mandenas dipecat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Papua.

Karena itu, Yan P Madenas bersama sejumlah anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hanura yang ada di Provinsi paling Timur wilayah Indonesia tersebut melakukan perlawanan dengan jalan mengugatan balik baik itu secara internal maupun ekternal

Tampaknya partai yang digagas mantan Panglima ABRI JenderalPurnawirawan Wiranto tersebut mulai terpecah belah. Tidak hanya Ketua DPD Papua yang diganti tetapi juga beberapa daerah lainnya.

Pengakuan Yan, selain DPD Papua, ada tujuh DPD lainnya yang mengalami nasib serupa yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur dan Bali.

Ya, sepeninggal Ketua Umumnya, Wiranto, Nasib Mandenas di Partai Hanura kini tak lagi jelas. Atas hal ini, Mandenas pun mengaku bakal menempuh jalur hukum.

Diketahui, Wiranto kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di Pemerintahan Jokwo-JK. Mandenas mengungkapkan, dirinya diberhentikan oleh pelaksana harian ketua umum pimpinan Chairuddin Ismail dan Sekjen Berliana Kartakusumah pada 17 Oktober 2016. Sayadiberhentikan tanpa saya ketahui kesalahan saya karena tidak ada surat teguran terlebih dulu,” kata dia.

Selain Madenas, hadir didampingi kuasa hukumnya Chairul Anam SH dan sejumlah ketua DPC Partai Hanura di Papua. Meski sebelumnya dia menyatakan tak tahu penyebab pemecatan dirinya, namun Mandenas menuturkan, pemecatan itu terindikasi politisasi menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Dikaakan Chairul Anam yang juha kuasa hukum Mandenas, Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) Hanura menyebutkan bahwa pejabat setara PLH tidak boleh mengambil kebijakan strategis kecuali dalam keadaan tertentu. Padahal, katanya, ada tujuh

Soal penyelesaian internal, Chairul Anam mengatakan, pihaknya sudah menyurati dan mempertanyakan ke Mahkamah Kehormatan (MK) Partai Hanura atas Surat Keputusan (SK) No: 151/17-10-2016 tentang pemberhentian kliennya disusul SK nomor 152 pada 19 Oktober 2016 tentang pengangkatan Pengganti Pelaksana Tugas (PLT) Teguh Samudera.

“Jika MK partai tidak memenuhi asas keadilan maka kami teruskan gugatan ke pengadilan negeri karena pemberhentian itu tanpa ada satu pun peringatan.”demikian Chairul Anam. (art)