Info Kesekjenan

Teguh Jowarno Harapkan BKD Hasilkan Kajian dan Analisis yang Obyektif

teguh-juwarnoJAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengharapkan keberadaan Badan Keahlian DPR (BKD) dapat melahirkan kebijakan yang berbasis pada kajian akademis dan tidak hanya berbasis pada pertimbangan politis.

“Saya orang yang bergembira dengan hadirnya BKD.Kami ingin ditunjukan hasil kajian dan analisis yang objektif dan disodorkan kepada anggota. BKD dapat mendikte kami. Misalnya jika kebijakan A diambil maka akan berdampak B. jadi ada gambaran. Alternatif itu yang nanti bisa dikaitkan dengan platform partai,” kataTeguh Juwarno dalam workshop dengan tema “Hasil Pemeriksaan BPK: Antara Keharusan dan Kenyataan” yang diselenggarakan oleh BKD Kamis, (20/10).

Politisi PAN ini juga menuturkan, keputusan politik juga harus berlandaskan kajian akademis agar mendapatkan hasil positif yang dirasakan masyarakat. Sehingga tujuan dari demokrasi dapat tercapai. Dengan berbasis kajian akademis maka diperlukan kejujuran dalam melihat fenomena yang terjadi dan apa saja yang dibutuhkan masyarakat.

“Namun keputusan politik harus berdasarkan kajian akademis. Dengan begitu ini diperlukan objektifitas dalam melihat fenomena dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini harapan besar dan saya percaya Pak Johnson sebagai Kepala BKD,” ujar Teguh.

Mengenai tema diskusi yang menyangkut tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kementerian dan lembaga, Teguh mengapresiasi langkah tersebut dan menyatakan kekecewaannya atas dihilangkannya BAKN. “Saya apresiasi BKD yang telah mengadakan workshop soal BPK ini. Saya juga salah satu yang terpukul dan kecewa atas hilangnya BAKN,” tutur Teguh.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan tentang tiga fungsi DPR yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Tentu pelaksanaan dari tugas DPR itu dapat diawasi oleh publik. Dalam konteks legislasi, pengawasan terhadap produktifitas menghasilkan UU menjadi sorotan masyarakat. “Dalam konteks legislasi ini yang disorot yakni soal produktifitas perundang-undangan,” sambung Teguh.

Begitu juga soal fungsi anggaran yang selalu menjadi pembahasan rutin DPR disetiap tahunnya. Dalam fungsi pengawasan, DPR juga selalu menjadi sorotan karena fungsi pengawasan DPR banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media dan aktivisme LSM. “Fungsi anggaran adalah hal yang sangat penting dalam peran parlemen ini, apalagi pembahasan anggaran ini dibahas setiap tahun,” tutur Teguh.

“Dalam fungsi pengawasan adalah bagaimana DPR melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga. Pengawasan ini sangat seksi. Pengawasan kita selama ini lebih banyak dibantu oleh media dan LSM yang menyuarakan ke publik. Dan itu yang dijadikan bahan untuk DPR melakukan RDP, Raker atau Panja,” sambung Teguh.

Dalam pembahasan anggaran, Politisi PAN tersebut menyebut seringkali hasil pemeriksaan BPK menjadi hal yang terlewat dalam menentukan besaran anggaran kementerian dan lembaga. “Memang betul tiap tahun ada siklus pembahasan anggaran. Tiap tahun selalu mendapatkan hasil audit BPK terhadap hasil kerja K/L. Seringakali saya lihat laporan hasil pemeriksaan (LHP) tak dijadikan dasar untuk menyetujui pembahasan RAPBN, jadi sering terlihat,” sambung Teguh.

Teguh juga menyampaikan pesan kepada BKD untuk dapat menterjemahkan LHP BPK dengan menggunakan bahasa sederhana agar dapat mudah dipahami oleh anggota DPR. “Saya mohon kepada BKD untuk melototin dan mensintesakan temuan BPK menjadi bahasa sederhana untuk dipahami anggota DPR,” tuturnya.

“Keberadaan anggota DPR tak lepas dari proses politik. Jadi keputusan yang diambil akan keputusan politik. Saya mendorong keputusan politik harus berdasarkan data yang objektif. Kalau itu dibiarkan, maka akan sulit membawa parlemen menjadi lebih baik,” tegasnya.

Ia pun berharap BKD dapat menjadi sentral pemikiran bagi DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya yang cukup banyak dalam menghadapi eksekutif. “Maka bantulah parlemen ini agar menjadi lebih berwibawa dan anggotanya juga memiliki kapasitas yang baik. Jadi saya kira BKD akan menjadi sentral pemikiran untuk DPR,” papar Teguh.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menjelaskan BKD sebagai lembaga yang fokus pada kajian dan mendorong DPR agar mengeluarkan kebijakan berbasis akademis. “Kami dari BKD, baru dibentuk pada September 2016. Tugasnya yang tadinya ada pada Setjen. Sekarang Setjen lebih bersifat administratif. Kami BKD berkaitan dengan dukungan keahliian. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan sepereti yang diharapkan DPR semakin kuat,” tutur Johnson.

Johnson juga mengatakan kekuatan parlemen tidak saja dipengaruhi oleh anggotanya namun juga dipengaruhi oleh sistem pendukungnya. “Bahwa kekuatan parlemen tidak semata pada anggota tapi juga penataan sistem pendukung. Dalam hal ini BKD telah membentuk 5 pusat yakni Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Kajan Anggaran, Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Penelitian dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,” tutur Johnson. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top