JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, ditemukan di lapangan bahwa kehidupan masyarakat di daerah semakin susah dan pertumbuhan ekonomi membaik tapi justru malah meningkatkan pengangguran. Proyek-proyek pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah tidak memperluas lapangan pekerjaan.
“Jadi, pertumbuhan ekonomi malah tidak menghasilkan tenaga kerja (jobless growt),” kata Fadli Zon dalam diskusi ‘Refleksi dua tahun Jokowi-JK’ bersama anggota FPDIP DPR Maruarar Sirait, Direktur Eksekutif IndoBarometer M. Qodari, dan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati, di Gedung DPR, Kamis (20/10).
Fadli Zon mengungkapkan bahwa hampir setiap pertemuannya dengan masyarakat saat melakukan kunjungan ke daerah, masyarakat mengeluh dengan kondisi saat ini. “Ada 2 pertanyaan yang saya sampikan atau tanyakan kepada masyarakat, pertama apakah hidup saat ini makin susah atau tidak? Banyak yang mengatakan hidup di era Jokowi hidup makin susah. Kedua yang saya tanyakan, apakah mencari pekerjaan lebih mudah atau lebih susah? Mereka juga menjawab lebih susah di era ini,” ujar Fadli.
Ia mengaku heran, mengapa di tengah gempuran pembangunan proyek yang besar saat ini, justru ada rakyat kesulitan dalam mendapat pekerjaan. “Padahal, gempuran pembangunan proyek yang dilakukan pemerintah, tetapi lapangan pekerjaan yang kian tidak meluas,” sebut Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu.
Secara politik pun kata Fadli, semakin tidak berdaulat. Dimana sudah ada 6 negara kecil di luar negeri yang menyetujui Papua merdeka. Di laut banyak terjadi penyanderaan, membebaskan visa bagi 109 negara, tapi tidak reciprocal, yaitu kita tidak bebas visa ke 109 negara tersebut. “Jadi, untuk apa?” kita seolah tidak dihormati negara lain,” kata Fadli Zon.
Impor masih terjadi di semua sektor: dari garam, gula, daging, kedelai, jagung, ikan, beras, dan masih banyak lagi. Karena itu kata Fadli, tidak ada kedaulatan pangan. “Trisakti dan Nawacita justru makin tidak bisa dimengerti rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu secara hukum, banyak kasus-kasus besar malah didiamkan, tapi hanya peduli kepada yang kecil. Seperti pungli di Kemenhub RI yang langsung didatangi Presiden Jokowi, dinilai Fadli Zon tak lebih hanya sebagai pencitraan.
Sebaliknya politisi PDIP Maruarar Sirait sebaliknya menilai 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan baik. Ia mencontohkandi bidang politik dan hukum. Di bidang politik, Maruarar menyebutkan di awal-awal pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan dengan pertarungan politik yang sangat kental di Parlemen antara KMP dan KIH.
Pertarungan politik di parlemen tidak berjalan lama. Pasalnya pada tahun 2015 sampai ini pertarungan politik tersebut mulai mencair. Hal tersebut dapat terlihat seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendapat dukungan DPR. “Saat ini penguatan politik terjadi di DPR. Ini bisa terlihat APBNP 2015 berjalan lancar, Pemilihan Kapolri berjalan lancar dan UU Tax Amnesty juga berjalan lancar,” tambahnya.
Pada bidang hukum Maruarar menilai bahwa pemerintah Jokowi-JK mampu menyinergiskan fungsi lembaga hukum. Selain itu, Pemerintah juga sangat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menolak revisi UU KPK yang dianggap publik akan melemahkan fungsi KPK. “Meskipun diawal pemerintahannya lembaga hukum bertarung antara KPK dan Polri. Tapi hal itu bisa terkonsolidasi,” demikian Maruarar.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,18 % ini semu. Karena tidak menghasilkan tenaga kerja, inflasi terendah 3% disbanding pemerintahan sebelumnya, tapi daya beli masyarakat justru menurun 5,5%. “Celakanya ekspor kita menurun, sehingga mikro prudentialnya hancur,” katanya.
Perspektif kawasan Indonesia Timur – Barat , desa – kota, yang terjadi masih di Jawa sentris, daya saing menurun. Pendidikan dan kesehatan diparesiasi, tapi peringkatnya menurun ke 108 dari 130 negara, karena lulusan SMK-nya tidak bisa langsung bekerja. “Jadi, 13 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak efektif. Nawacita memang tidak bisa dinilai sekarang karena masih 2 tahun. Yang penting, apakah benar on the track atau tidak?” pungkasnya mempertanyakan. (esa)
