Polhukam

Tim Pengkajian DPD RI: Ketua DPD Tak Miliki Kewenangan Dalam Tata Niaga Gula

FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS Ketua DPD Irman Gusman memakai rompi tahanan Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) usai diperiksa oleh penyidik KPK, Jakarta, Sabtu (17/9).JAKARTA – Setelah mendengarkan masukan dari para nara sumber di bidang pergulaan dan bidang penegakan hukum terkait kasus yang menimpa Irman Gusman, Tim Pengkajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atau yang dikenal dengan Tim 10 mengeluarkan 5 butir pernyataan sikap resmi DPD RI terhadap kasus Irman Gusman serta upaya penegakan hukum.

Sikap pertama DPD RI, sesuai press relesase yang diterima parlementaria.com, Selasa (18/10), seorang Ketua DPD RI tidak memiliki kewenangan terhadap urusan impor dan distribusi atau tata niaga gula. Sebab, Hal itu merupakan kewenangan para menteri yang berbeda di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Perekonomian.

Kedua, perlu diadakan sinkronisasi kebijakan dan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas antar instansi penegak hukum terhadap obyek hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Misalnya kasus penyuapan terhadap jaksa di Padang serta terlepasnya tahanan kota Xaveriandy Sutanto yang kemudian menjerat Irman Gusman haruslah merupakan kasus terakhir dan tak boleh terjadi lagi dengan alasan apapun juga.

Ketiga, pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat penyelenggara negara haruslah diakhiri dan tidak boleh terjadi lagi dalam bentuk dan cara apapun demi menegakkan wibawa dan marwah institusi-institusi penyelenggara negara.

Keempat, institusi penegak hukum, khususnya Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menindaklanjuti secara tuntas indikasi pembukaan rekening di Singapura senilai Rp65 miliaroleh seorang mantan direksi BUMN yang disinyalir merupakan akumulasi rente perniagaan gula yang tidak tersentuh selama ini. Penuntasan masalah ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak lantas beranggapan bahwa aparat penegak hukum memberlakukan pendekatan “tebang pilih” dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kelima, DPD RI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bergandengan tangan memberantas budaya dan praktek-praktek korupsi dalam segala bentuk dan siasatnya di seluruh lapisan masyarakat demi menegakan keadilan sosial serta menciptakan negeri yang bebas korupsi untuk diwariskan kepada generasi muda berikutnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top