JAKARTA– Banyak pihak yang berpendapat bahwa gebrakan Polri dalam menjalankan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) bukan hanya untuk pencitraan atau pengalihan isu tentang semakin sulitnya perekonomian sebagian besar masyarakat belakangan ini.
Namun, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharap, agar gebrakan yang dilakukan Polri tersebut sungguh-sungguh dalam usaha pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam usaha pemberantasan pungutan liar hampir disemua sendi kehidupan.
“Saya mengapresiasi gebrakan Polri dalam menjalankan pemberantasan pungutan liar. Namun, saya berharap bahwa itu bukan untuk pencitraan atau upaya pengalihan isu,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Kami dari DPR RI berharap, kata Bambang, OPP tidak untuk pencitraan dan upaya pengalihan isu. “Namun, gebrakan OPP oleh Polri patut di apresiasi. Dan itu sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi Jokowi,” kata Bambang mengomentari OPP di Kementerian Perhubungan.
Dia berharap, OPP yang dilakukan Polri efektif memberantas pungutan liar di semua lini termasuk di jajaran kepolisian. Soalnya, pungli sudah menjadi penyakit menahun di sentra-sentra pelayanan publik serta merugikan masyarakat.
Menurut dia, pemberantasan pungli dan revitalisasi (hukum) yang kini sedang di godok di istana itu harus memprioritaskan perbaikan kualitas penegakan hukum. Kalau diibaratkan sebagai gedung, penegakan hukum di Indonesia sudah rusak parah, sehingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum.
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum seperti jajaran kepolisian dan kejaksaansudah mencapai titik terendah akibat perilaku tidak terpuji oknum dari aparat penegak hukum.
“Banyak contoh kasus yang rasanya cukup komprehensif menggambarkan kerusakan parah kualitas penegakan hukum itu. Bahkan masyarakat pun mencatat bahwa sektor penegakan hukum tidak henti-hentinya diguncang skandal,” kata dia.
Dikatakan, oknum polisi, jaksa, panitera, hakim dan pejabat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pidana telah merusak kualitas penegakan hukum. “Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif Presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli.”
Dalam konteks ini, tentu saja Jokowi harus menyerap aspirasi masyarakat bahwa kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini. Jokowi perlu memprioritaskan kebijakan untuk memperbaiki upaya penegakan hukum serta kualitas penegak hukum. (art)
