PADANG – DPRD Sumbar memastikan terus membangun gedung baru yang akan digunakan bagi 65 anggota DPRD Sumbar untuk berkantor. Pembangunan gedung baru itu akan memakan anggaran sekitar Rp32 miliar dan untuk tahap awal sudah disetujui anggaran sebesar Rp18 miliar.
Pengamat anggaran dari Universitas Andalas (Unand) Padang Hefrizal Handra menilai, pembangunan gedung baru DPRD yang menelan biaya sekitar Rp18 miliar pada tahap pertama ini dirasa belum tepat. Malah menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Masih banyak pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang perlu diprioritaskan,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Werry Darta Taifur berpendapat, beberapa hal bisa menjadi acuan untuk pengembangan gedung di DPRD Sumbar ini.
Pertama menyangkut dengan standar. Jika ada standar yang menetapkam setiap anggota dewan mesti memiliki ruangan masing-masing, tak jadi soal pengembangan dilakukan.
Kedua menyangkut kebutuhan, jika karena ruangan yang kecil atau kurang memadai kinerja anggota DPRD menjadi menurun, ia menilai tak masalah juga kantor baru DPRD ini dibangun. “Namun kalau tak ada standar tertentu tentang ini, sementara dengan gedung yang ada aktivitas dewan tetap berjalan, ada baiknya pembangunan tak usah dulu dilakukan,” katanya.
Menurut Werry banyak hal yang masih membutuhkan perhatian dari dana APBD. Salah satunya berkaitan dengan masalah pendidikan. Sebagai contoh tentang pemindahan wewenang SMA/SMK ke provinsi yang akan segera diberlakukan. “Pemindahan tanggungjawab SMA/SMK ke provinsi tentunya akan membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Jika pembangunan gedung baru tadi belum terlalu urgen ada baiknya DPRD memprioritaskan hal yang seperti ini dulu,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan, pada gedung baru DPRD, nantinya masing-masing anggota dewan akan mendapatkan ruang tersendiri yang lebih lapang dan besar. Ukurannya 3×3,5 meter. Untuk gedung baru ini, lantai satu akan dipakai untuk Sekretariat DPRD. Sementara, lantai dua hingga lantai enam akan menjadi ruangan 65 anggota dewan. Pada setiap lantai akan ada ruang rapat. Selain dibutuhkan, pihaknya menilai pengembangan layak dilakukan karena di DPRD provinsi lain umumnya dewannya telah memiliki ruangan sendiri-sendiri. (chan/hal)
