Legislasi

DPR Setujui Perppu Kebiri Menjadi UU

sarahJAKARTA – Rapat Paripurna DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana hukuman mati dan tambahan pidana kebiri, meski dengan catatan karena dua Fraksi Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolaknya Rabu (12/10).

Dua fraksi tersebut menyatakan tidak setuju karena memandang Perppu yang disahkan menjadi undang-undang itu belum komprehensif, masih membutuhkan penyempurnaan dari berbagai macam segi. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya menyampaikan bahwa setelah disahkannya UU Perlindungan Anak, dia tetap meminta ada revisi agar bisa lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Meskipun menyatakan sikap yang berbeda namun tetep menghormati keputusan paripurna. “Kami dari Fraksi Gerindra menghormati keputusan tersebut, tetapi berdasarkan prinsip, kami harapkan nanti ditambahkan sebagai catatan. Bahwa setelah disahkannya tetap ada revisi,” kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya.

Sementara itu Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia menilai undang-undang tersebut masih kurang jelas, perlindungan kepada korban kekerasan anak masih ada cela, perhatian kepada korban pun masih minim. Dia menilai undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang hukuman kepada pelaku. “Kami melihat masih ada beberapa substansi yang masih harus kita perdebatkan dan masih memerlukan penjelasan,” ungkap Ledia.

Sementara itu, Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Azriana menyampaikan 6 alasan menolak pidana mati dan pidana tambahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Perppu yang sudah disahkan menjadi UU tersebut. Karena sanksi pidana tersebut tidak sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsi HAM.

“Karena itu, kami mendesak DPR untuk segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pansus di DPR dengan melibatkan komisi-komisi terkait, yaitu Komisi III, VIII dan IX, sebagai payung hukum yang dapat melindungi masyarakat dari kekerasan seksual secara komprehensif dan berkeadilan,” kata Azriana kepada wartawan, di Gedung DPR. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top