Daerah

Berselingkuh di Hotel, Ketua Pengadilan Agama Padangpanjang Dinonaktifkan

ilustrasi_selingkuhPADANGPANDANG – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang menonaktifkan Ketua Pengadilan Agama Padangpanjang Dra Hj Elvia Darwati dari jabatanya terhitung mulai taggal 12 Oktober 2016. Hakim wanita itu sebelumnya tertangkap Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi sedang berduaan di kamar sebuah hotel di Bukittinggi bersama lelaki bukan suaminya.

Menurut Humas Pengadilan Tinggi Agama Padang, Damsyi Hanan, penonaktifan Elvia dilakukan setelah hakim pengawas PTA Padang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Dia (Elvia-red) sudah diperiksa. Hasil pemeriksaan juga sudah dilaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang,” terang Damsyi Hanan, di Padang, Selasa (11/10).

Dalam masa non aktif, Elvia akan diperiksa oleh petugas dari Mahkamah Agung. “Dia akan ditarik ke Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk sementara waktu, sampai permasalahannya selesai. Di Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan tidak akan menangani perkara, sebab posisinya bukan hakim tinggi,” tutur Damsyi yang juga seorang hakim tinggi.

Dikisahkan Damssi, sejak mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan, pihak PTA Padang telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan, pada Senin (10/10). PTA Padang merupakan pengawal terdepan yang melaku­kan pengawasan terhadap 17 Pengadilan Agama tingkat perta­ma yang ada di Sumbar. ”Setelah ada pemberitaan tentang razia, Ketua PTA Padang membentuk tim untuk melakukan peme­riksa­an. Saat ini hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI,” katanya.

Terdapat tiga hakim tinggi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, yaitu Zul­kifli Arif, Asparmunir, dan dirinya sendiri. Hasil pemeriksaan dari tim itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas (Bawas) Mah­kamah Agung, disertai rekomen­dasi dari PTA Padang pada Selasa (11/10). Salah satu yang direko­mendasikan adalah sanksi pem­berhentian.

Sementara yang akan memutuskan sanksi, adalah putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Meski demikian, Damsyi Hanan mengatakan, pelanggaran etik oleh hakim tergolong dalam pelanggaran berat, dengan ancaman tertinggi berupa pemberhentian terhadap status hakim serta kepegawaiannya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Pengadilan Agama (PA) Padang Panjang digrebek Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK 4) Kota Bukittinggi yang dibantu Satpol PP Provinsi Sumbar, Minggu (9/10) dinihari di Bukittinggi, dengan cepat jadi buah bibir masyarakat. (chan/hal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top