JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara mendorong pemerintah bukan hanya mengejar pajak Google, tetapi juga perusahaan lain yang melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan untuk membayar pajak. Perusahaan jasa informasi ini banyak mendapatkan keuntungan sehingga tidak boleh tidak juga harus membayar pajaknya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melihat ada kesan pembiaran sehingga tidak terdeteksi berapa sebetulnya kewajiban pajak yang ditanggung Google. Menurut pemerintah yang harus Google bayar 0,5 persen angka ini masih jauh sebab ada indikasi perusahaan ini punya hutang hingga Rp 5 triliun, suatu jumlah yang sangat besar.
“Siapapun melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan dari usahanya itu wajib bayar pajak. Kewajiban itu tidak hanya satu bidang usaha atau khusus bidang IT saja. Saya anggap ini keteledoran pemerintah, maka segera dikejar untuk membayar kewajibannya. Karena ini baru mencuat, maka akan saya kejar dan pertanyakan dengan Menteri Keuangan,” tegas Amir Uskara, Rabu (12/10)
Saat ditanyakan apakah perusahaan ini enggan membayar karena merasa diperlukan, menurut Amir Uskara tidak demikian. Buktinya membayar pajak, cuma laporannya yang masuk dengan kondisi riil dengan laporan pemerintah jauh berbeda. “ Sepertinya bayar tapi cara melaporkannya yang tidak jujur,” tukas dia.
Terkait alasan keengganan belum bayar pajak, legislator ini mengatakan namanya usaha maka akan berusaha sebanyak-banyak meraih keutungan dengan sedikit pengeluaran. Tapi dia yakin pemerintah bisa mendeteksi suatu yang wajar untuk dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. (chan)
