Polhukam

Agun Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA– Politisi senior Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 oleh Kemendagri.

“Saya datang dalam rangka panggilan pemeriksaan menjadi saksi untuk tersangka Pak Irman (mantan Dirjen Dukcapil), terkait KTP Elektronik untuk pembahasan anggaran 2011-2012 yang memeriksanya Pak Novel,” ungkap anggota Komisi I DPR RI itu, Selasa (11/10).

Ketika kasus itu terjadi, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat ini Agun adalah anggota Komisi II DPR RI, mitra Kementerian Dalam Negeri dalam pengadaan proyek KTP elektronik tersebut.

Sebelumnya, KPK juga memanggil rekan Agun saat bertugas di Komisi II, Ketua Komisi II DPR dari fraksi partai Golkar 2009-2014 Chairuman Harahap sebagai saksi. Namun, Chairuman tidak memenuhi panggilan tersebut.
“Saya hanya akan menjawab karena saya juga pimpinan di Komisi II, tentu saya akan menjawab apa yang ditanya,” jawab Agun.

Agun enggan mengomentari tudingan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang mengungkapkan ada sejumlah anggota DPR yang ikut menikmati aliran dana proyek E-KTP.

“Saya tidak akan menjawab (soal dana) itu, itu berkaitan dengan orang lain tapi saya akan berikan keterangan, jawaban yang berkaitan dengan posisi saya. Menurut hemat saya, itu kewenangan pemeriksa untuk menanyakan itu.”

Selain Agun dan Chairuman, KPK juga memanggil saksi lain yaitu dua PNS di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Mahmud dan Toto Prasetyo dan dua PNS dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gembong Satrio Wibowanto dan Tri Sampurno.

Tersangka dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek E-KTP Sugiharto.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp2 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun.

Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA). (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top