HeadLine

DPR: Mendagri Perlu Bina Etika Ahok

pppJAKARTA– Ketua Fraksi PPP DPR, Reni Marlinawati memintai Menteri Dalam Negeri {Mendagri) Tjahjo Kumolo perlu memberikan pembinaan etika kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) terkait berbagai pernyataan kontroversial dia yang menimbulkan kegaduhan.

“Pernyataan Ahok tentang ayat Al Maidah 51 telah menimbulkan polemik yang tidak produktif di tengah publik. Produktivitas serta efektivitas tugas pokok dan fungsi gubernur DKI Jakarta terganggu dan tidak fokus,” kata Marlinawati dalam pernyataannya yang diterima Parlementaria.com, Senin (10/10).

Karena itu, anggota Komisi X DPR ini meminta pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri memanggil Ahok. “Mendagri harus membina langsung kepala daerah, sebagaimana amanat pasal 7 ayat 1 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.”

Mendagri, kata dia, adalah pembina politik dalam negeri Indonesia. “Pusat punya kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,” kata Marlinawati.

Ahok juga mengajukan uji material kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas kewajiban petahana cuti dari masa jabatannya jika maju ke Pilkada. Ahok berkilah tidak cuti selama kampanye untuk memastikan penyusunan APBD DKI Jakarta 2017 berjalan baik dan benar.

Wakil rakyat ini menganggap pernyataan Ahok telah memasuki ranah yuridis dan etis, sehingga pemerintah pusat harus memastikan proses yuridis terhadap pernyataan gubernur DKI Jakarta itu berjalan secara transparan dan akuntabel tanpa ada intervensi.

Terkait di ranah etis, pemerintah pusat juga harus mampu mengarahkan yang bersangkutan –juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi– untuk tidak lagi menyampaikan pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan di publik. “Harusnya gubernur DKI Jakarta fokus bekerja tanpa membuat gaduh suasana di tengah publik,” kata dia.

Sebelumnya, Ahok sempat menyinggung soal Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu, Minggu (9/10). Kutipan All Quran itu dinilai sejumlah pihak tidak pantas karena mengandung unsur SARA. Ahok telah meminta maaf kepada umat Islam di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10). Namun, permintaan maaf itu tidak cukup, harus ada tegoran dari Mendagri. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top