JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Privinsi DKI Jakarta, Fahira Idris meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta menambah frekuensi debat publik calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi lima kali.
KPUD DKI Jakarta sebelumnya sudah memutuskan debat publik calon gubernur dan wakil gubernur yang maju pada Pilgub DKI Jakarta, 15 Pebruari mendatang tiga kali.
“Saya minta KPUD DKI Jakarta menambah debat calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 5 kali. Penambahan frekuensi ini mengingat kompleksitas persoalan Jakarta dan untuk lebih menyakinkan pemilih pasangan mana yang paling layak dan pantas memimpin Jakarta lima tahun ke depan,” kata Fahira, Jumat (7/10).
Putri anggota Kabinet Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto Fahmi Idris itu mengatakan, kalau debat hanya tiga kali, dia tidak yakin semua persoalan di Jakarta bisa dikupas dalam debat karena pasti banyak tema yang luput.
“Debat publik jadi momentum penting bagi warga Jakarta agar benar-benar memilih secara rasional karena didasarkan atas kualitas calon yang mereka lihat saat debat,” kata Fahira.
Senator asal Jakarta itu mengatakan, dari berbagai hasil survei Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan beberapa lembaga survei, persentase pemilih yang belum menentukan pilihannya dan perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon cenderung masih besar.
Dia menjelaskan, mereka yang belum menentukan pilihan dan pemilih “mengambang” itu biasanya menentukan pilihannya setelah melihat performa para pasangan calon saat debat publik.
“Anggaran mungkin menjadi kendala jika frekuensi debat publik ditambah. Namun, demi warga Jakarta yang memang antusias menyambut Pilkada kali ini dan untuk mengedepankan rasionalitas dalam memilih, mudah-mudahan KPU Jakarta bisa mencari solusinya,” katanya.
Fahira berharap tema-tema debat Pilkada DKI 2017 mendatang bisa lebih spesifik dan tajam, tidak terlalu umum dan luas seperti kebanyakan debat-debat Pilkada sebelum ini.
Wakil Ketua Komite III DPD itu mengatakan, jangan ada lagi tema-tema debat yang mengambang misalnya pembangunan ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan sosial, melainkan harus lebih tajam misalnya solusi cerdas menghalau banjir dan mengurai macet atau tema-tema yang aktual. (art)
