JAKARTA– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang merupakan bagian dari proses demokrasi Pancasila harus menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan begitu, kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, demokrasi tidak sekedar prosedural. Karena demokrasi selama ini hanyalah demokrasi semu sebab hanya memenuhi prosedural. “Akibatnya, justru melahirkan kesenjangan antara pusat dan daerah, dan di tengah masyarakat sendiri.”
Itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada peluncuran buku ‘Perjalanan Panjang Pilkada Serentak’ karya Ketua Fraksi Golkar MPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (26/9).
Hadir dalam peluncuran buku itu antara lain Wakil Ketua MPR RI Osman Sapta Odang, Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua Bawaslu Muhammad, Nelson Simandjuntak, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, Aziz Syamsuddin, Mujib Rachmat dan pengamat politik LIPI Siti Zuhro.
Dengan kekuasaan di tangan rakyat melalui Pilkada serentak tersebut tidak dihargai dengan murah. Yaitu tidak dengan sembako dan NPWP (nomor piro wani piro).
“Kalau begitu, maka begitu menang dalam Pilkada, kepala daerah akan kongkolikong dengan sponsor, pemodal, bandar dan sebagainya. Inilah yang akan menimbulkan kesenjangan dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila,” jelas Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu
Setya Novanto mengapresiasi buku yang ditulis Rambe karena di tengah kesibukannya sebagai anggota Komisi II DPR RI yang bertugas membuat UU (legislasi), budget (anggaran),\ dan pengawasan, ternyata sempat menulis buku ilmiah. “Tentu, buku ini banyak manfaatnya untuk masyarakat sebagai fakta sejarah, yang bisa diwariskan ke generasi mendatang.”
Menurut Setya Novanto, buku ini lengkap, bisa menjadi rujukan penting bagi pegiat pelaksanaan Pilkada serentak yang 15 Februari 2017. “Setiap jelang Pilkada, kita percaya bahwa pesta demokrasi itu akan membawa perubahan besar, baik bagi pusat maupun daerah,” demikian Setya Novanto. (art)