JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tidak manusiawi dengan keputusannya menggusur warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.
“Ahok biadab karena tidak melakukan dialog dengan warga terlebih dahulu, langsung memberikan surat pemberitahuan, peringatan dan langsung menggusur. Seharusnya warga diajak dialog terlebih dahulu,” kata Fadli Zon ketika mengunjungi langsung warga di tenda pengungsian dan bedeng seadanya, Jumat (23/9).
Fadli Zon yang datang membawa tikar dan kebutuhan pokok dalam mobil boks tersebut didampingi anggota DPR dari Fraksi Gerindra Aryo Djojohadikusumo, anggota DPD dari Jakarta Biem Benjamin dan aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet. Kini pemukiman warga seluas empat hektare itu yang dihuni sekira 140 kepala keluarga rata dengan tanah dan tingggal menyisakan puing-puing.
Menurut Fadli Zon, Ahok seharusnya berpegang teguh pada gubernur sebelumnya yang berjanji tidak akan melakukan penggusuran. “Tapi apa yang terjadi, Ahok tidak melaksanakan janji Jokowi yang tidak akan melakukan penggusuran di Jakarta. Ahok itu penerus Jokowi. Ini aneh saja, hewan di Jakarta dimanusiakan dan sebaliknya manusia malah dibuat seperti layaknya hewan,” kata Fadli menyindir.
Fadli Zon yang mendatangi dua tenda besar dari lima tenda yang disumbang Prabowo Subianto, sempat tercenung ketika mengetahui dari warga, tanah dan rumah yang digusur Ahok sejatinya bukan tanah jalur hijau atau resapan air. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga sangat kaget ketika semua warga ternyata selama ini bayar listrik, pajak bumi dan bangunan serta membayar air bersih dari PAM Jaya.
“Bahkan mereka juga ternyata dipercaya perbankan. Tanah dan bangunan mereka bisa menjadi agunan di bank. Mana mungkin kalau tanah bermasalah warga bisa pinjam duit ke bank,” kata Fadli Zon yang berpeluh lantaran cuaca sangat terik di pengungsian.
Darma Diani, seorang ibu yang telah empat puluh tahun tinggal di Kampung Akuarium mengaku kini masih punya hutang Rp 50 juta di bank. Djuanedi yang sehari-hari buruh di Pelabuhan Sunda Kelapa juga mengaku masih punya tanggungan di bank Rp 100 juta.
“Rumah dan tanah menjadi agunannya. Saya sekarang bingung bagaimana mengurusnya di bank. Saya mohon kebijakannya seperti apa. Sementara kalau kami harus pindah ke rusun kami harus sewa dan jauh juga dari tempat pekerjaan,” kata Djunaedi.
Fadli Zon dan juga Aryo meminta warga bersabar, DPR dan juga DPD akan memperjuangkan nasib dan mengawal hak-hak para pengungsi. “Mereka ini bukan warga liar. Mereka memiliki KTP DKI Jakarta dan orangtua mereka sudah tingggal di sini ada yang sejak tahun 1961. Kalau ada apa-apa silakan ibu dan bapak mengadu kepada kami. Silakan adukan ke DPR,” ujar Aryo. (chan)