JAKARTA– Indonesia jangan mau menjadi pasar dari barang-barang produk asing, apalagi produk bekas. Sebagai bangsa besar dan berdaulat, Indonesia harus tegak dalam cita-cita proklamasi.
“Tidak boleh membiarkan bangsa dengan jumlah penduduk nomor empat di duniahanya menjadi pasar negara-negara lain, apalagi untuk produk bekas dan berkualitas rendah,” kata Ketua MPR RI saat memberi kualiah umum di IAIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Jumat (16/9).
Bangsa besar dan maju, kata Zulkifli Hasan seperti keterangan tertulis MPR yang diterima Indokini.co, bangsa yang maju adalah yang memiliki prinsip kuat, bukan bangsa yang mudah dinegosiasi. “Salah satu kunci menjadi bangsa maju adalah bangsa yang memiliki prinsip-prinsip kuat.”
Dikatakan, Indonesia harus tegak dalam cita-cita proklamasi dan tidak boleh membiarkan bangsa dengan jumlah penduduk yang banyak hanya menjadi pasar negara-negara lain, apalagi untuk produk bekas dan berkualitas rendah.
“Sekarang semuanya diimpor, mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, garam, gula, kedelai, singkong, tapioka, yang impornya luar biasa besar,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Propinsi Lampung
Karena itu, kata Zulkifli, tidak boleh membiarkan kekayaan alam melimpah yang dimiliki Indonesia hanya menjadi ajang rebutan negara-negara lain untuk memajukan industri mereka. Apalagi, para pejabar negara ikut mau nego hanya untuk kepentingan asing.
“Kita tidak boleh membiarkan surplus demokrafi kita hanya dijadikan pemasok bagi negeri orang dan membiarkan buruh kasar negara lain justru membanjiri negeri kita. Perguruan tinggi perlu memiliki sikap terhadap semua ini. Jangan lembek dan diam saja,” kata Menteri kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) itu.
Sebagai negara agraris, Indonesia saat ini mengimpor beras, bawang merah, kedele, tapioko atau tepung ubi kayu termasuk garam. Padahal, Indonesia memiliki luas laut yang begitu luar biasa. “Impor tersebut, setiap tahunnya dalam jumlah yang tidak sedikit guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan penduduk hampir 300 juta jiwa. (art)
