JAKARTA – Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan, untuk meningkatkan kualitas DPR harus dimulai dari proses pencalonan anggota legislative dengan merekrut kader-kader yang handal oleh masing-masing partai politik.
“Untuk meningatkan citra dan kualitas DPR harus dimulai dari proses pencalegan. Kalau yang yang diajukan sebagai caleg kader partai abal-abal maka tidak akan mengangkat citra dan kualitas DPR ini,” kata Siti Zuhro dalam diskusi “Citra dan Kinerja DPR”, di Media Center DPR, Kamis (15/9).
Siti Zuhro mengibaratkan DPR sebuah show room. Seorang anggota DPR menjadi cerminan bagi lembaga DPR maupun partai politiknya. Karena kata Wiwik, begitu dia akrab disapa, partai politik yang cerdas akan merekrut kader-kader yang handal untuk dijadikan caleg.
Selama ini kata Wiwik, partai politk mengabaikan kualitas kader yang diajukan sebagai caleg. “Mereka memberikan kesempatan kepada kadernya yang terpilih untuk belajar selama satu tahun di DPR. Pada hal DPR ini bukan tempat belajar, tapi sebagai tempat untuk mendedikasikan diri,” tegas Wiwik.
Selain itu, untuk merespon penilaian negatif terhadap DPR, menurut Wiwik, perlu membangun internal DPR yang kuat. Kemudian menghadirkan ikon atas nilai-nilai politik baru di DPR, seperti pemberian reward and punishment pada para anggotanya.
Berikutnya menurut Wiwik, civil society harus dijadikan patner untuk saling menguatkan dan peran Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sangat penting untuk menopang akuntabilitas DPR sendiri.
DPR adalah lembaga paling terbuka dan transparan di Indonesia. Keterbukaan itu ditunjukkan dengan berbagai pembahasan anggaran negara dan legislasi yang dilakukan di gedung DPR. DPR kini terus melakukan perbaikan internal agar menjadi lembaga yang akuntabel.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, menanggapi hasil survei CSIS baru-baru ini yang memperlihatkan kinerja DPR semakin membaik walau kerap dibanjiri dengan kritik tajam.
Agus mengatakan, hasil survei ini penting sebagai umpan balik bagi DPR, apakah selama ini betul-betul sudah membaik. Diakui Agus, DPR memang terus berbenah diri di semua fungsinya, baik legislasi, pengawasan, dan anggaran. “CSIS dan media banyak memberi kebaikan bagi DPR. Dan DPR akan terus meningkatkan kinerja dan perannya,” ucap Agus.
Rachmat Bagdja mengkritisi kini kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah. Ia menyontohkan pemotongan anggaran (APBN) yang tiba-tiba dipangkas oleh Menkeu Sri Mulyani, tanpa meminta persetujuan DPR RI. Padahal, pengawasan itu penting, agar pemerintah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.
“Sekarang ini pemerintah sudah banyak melakukan pelanggaran (out side), seperti pemotongan anggaran dengan menerbitkan Inpres, pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM, dan lain-lain. Jadi, pengawasan DPR RI yang lemah kepada pemerintah ini tidak disorot oleh CSIS,” pungkas Badgja. (chan)
