JAKARTA– Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan nasib 26.000 lebih anggota Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) yang sampai saat belum diangkat pemerintah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti apa yang dijanjikan ketika mereka direkrut sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) oleh Kementerian Pertanian (Deptan-red) lebih dari 10 tahun silam.
Sama dengan perawat dan guru, kata Zulkifli Hasan, ketika menerima
kunjungan puluhan anggota Forum Komunikasi THL TBPP di ruang kerjanya, Kamis (8/9), tenaga penyuluh pertanian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian di tanah air dalam membantu para petani memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Ketua MPR RI berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. “Saya akan sampaikan apa yang menjadi keluhan kalian kepada pemerintah,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Namun, Ketua MPR RI meminta seluruh anggota THL TBPP tetap tenang. Ketua MPR juga mempersilan mereka melakukan unjuk rasa kembali, kalau merasa aspirasinya belum didengarkan pemerintah asalkan unjuk rasa yang dilakukan harus dengan tertib dan tidak membuat kerusakan.
Seperti diketahui, para penyuluh pertanian yang tergabung dalam THL TBBP baru saja melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka untuk menagih janji pemerintah yang hendak menjadikan mereka sebagai PNS. Aksi damai tersebut diikuti perwakilan THL TBBP dari seluruh Indonesia.
Anggota THL TBPP menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dipimpin Sekjen Forum Komunikasi THL TBPP, Achmad Baihaqi. Kepada Zulkifli Hasan mereka menyampaikan keinginan para anggota THL TBPP agar MPR turut memperjuangkan anggota mereka menjadi PNS, seperti yang pernah dijanjikan pemerintah.
Menurut Baihaqi, pemerintah sempat memberikan janji kepada para penyuluh pertanian untuk dijadikan PNS, dengan syarat mampu menjaga kelestarian lahan tanaman pangan, seluas 10 juta hektar.
Syarat itu, kata Baihaqi berhasil dipenuhi para penyuluh pertanian Maret lalu, sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. “Setelah mereka berhasil, ternyata pemerintah hanya mengangkat para penyuluh yang usianya dibawah 35 tahun, atau 6050 orang.”
Karena itu, kata Achmad Baihaqi, mereka berharap Ketua MPR mau membantu menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah khususnya kepada Presiden Joko Widodo, Kementan dan Kemenpan RB. (art)
